Program MBG yang membutuhkan anggaran sekitar Rp70 triliun per tahun dinilai berisiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika tidak dikelola secara berkelanjutan.
“Masalahnya bukan hanya pada pembiayaan, tapi juga pada standar gizi dan higienitas makanan. Kalau tidak diawasi, program ini bisa menimbulkan kasus keracunan atau justru tidak meningkatkan kualitas gizi anak,” jelasnya.
Selain itu, Tasrif mengingatkan bahwa besarnya dana MBG juga berpotensi membuka celah penyelewengan, mulai dari mark-up harga bahan baku hingga kickback dalam proses pengadaan.
Menutup catatannya, Tasrif memberikan tiga rekomendasi utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki tahun kedua:
1.Merombak kabinet yang dinilai kurang produktif dan tidak efektif menjalankan kebijakan.
2.Memperkuat pemberantasan korupsi dan mafia, terutama di sektor sumber daya alam (SDA) yang rawan praktik ilegal.
3.Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui hilirisasi SDA dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang terintegrasi.
“Prinsip efektivitas dan integritas harus menjadi pijakan utama pemerintahan Prabowo. Jika dijalankan secara transparan dan akuntabel, publik akan mendukung penuh,” tegas Tasrif.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak hanya diukur dari besarnya program, tetapi dari kualitas tata kelola, keberlanjutan fiskal, dan komitmen terhadap akuntabilitas publik.
