JurnalPatroliNews – Tri Rismaharini alias Risma, dianggap kandidat kuat calon Gubernur DKI Jakarta usungan PDIP. Menteri Sosial (Mensos) ini bisa jadi lawan berat petahana Anies Baswedan.
Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Refly Harun yang diunggah dalam akun YouTube miliknya, kemarin.
Refly menilai, PDIP sangat sayang dengan Risma. Hal ini dibuktikan dengan sikap Banteng yang mencabut rekomendasi dan dukungan terhadap Bupati Alor, Amon Djobo.
Pencabutan dukungan dilakukan setelah video Amon Djabo memarahi anak buah Risma viral di media sosial. Video itu berjudul ‘Memaki Risma, Bupati Alor Disanksi PDIP!’
Refly menilai, sikap PDIP itu menggambarkan betapa sayangnya partai kepada Risma. “Begitu sayangnya PDIP dengan Risma yang sudah membentuk Pasutri atau Pasukan Tri Rismaharini,” kata Refly.
Dalam video, Refly juga menyinggung putri mahkota Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, Risma bakal menjadi kandidat kuat calon Gubernur DKI Jakarta yang diajukan PDIP.
“Makin menunjukkan bahwa Risma memang kandidat kuat putri mahkota, bukan menjabat RI-1 atau 2, tapi Gubernur DKI,” tegasnya.
Refly juga menyinggung keberadaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang namanya banyak dipertanyakan, apakah nanti akan maju lagi menjadi gubernur atau mendaftar sebagai calon presiden.
Dia mengatakan, ada kemungkinan Risma nantinya akan bertanding melawan Anies.
“Kalau Pilkada 2022, mungkin berhadapan dengan Anies. Tapi Anies akan menjadi pengangguran setelah 2022 karena masa jabatan berakhir. Sementara masa jabatan berikutnya baru 2024 sama dengan Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.
Anies, lanjut Refly, mungkin saja bakal memilih untuk bertarung di Pilpres 2024 apabila ada partai menaunginya.
Meski begitu, dirinya menilai, Anies akan dilirik berbagai partai untuk dijadikan sebagai gubernur, presiden maupun wapres.
“Mungkin Anies akan memilih bertarung di Pilpres. Kalau nggak dapat kereta, mungkin baru kembali dalam pertarungan DKI-1,” tuturnya.
Diketahui, DPP PDIP resmi mencabut rekomendasi dan dukungan terhadap Bupati Alor, Amon Jobo mulai Rabu (2/6).
“DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor,” kata Anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya.
Pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut dilakukan melalui Surat DPP Nomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang diteken Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Sebelum dicabut, DPP PDIP sempat mengeluarkan rekomendasi pada November 2017 yang berisikan dukungan kepada Amob Jobo untuk maju Pilkada Alor 2018.
Dalam surat pencabutan dukungan itu, DPP PDIP juga menginstruksikan kepada DPC PDIP Alor untuk berkoordinasi denganseluruh jajaran Fraksi PDIP di DPRD guna mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.
(wte)
Komentar