JurnalPatroliNews – Jakarta – Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan petugas PDIP. Meski, di satu sisi, Fahri menikmati kritik sistem yang dilakukan PDIP saat menjalani pemerintahan.
“Saya sebenarnya itu, di antara semua partai, saya suka nikmati kritik sistemnya itu adalah PDIP. Tapi nggak tuntas kritik sistemnya,” kata Fahri Hamzah saat diskusi Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik, dikutip Rabu (12/7/2023).
Alasan argumentasi Fahri Hamzah adalah Jokowi menjadi presiden bukan sumbangan suara dari satu partai. Partai pendukung Jokowi, kata Fahri, juga punya ‘saham’ terhadap Jokowi.
“Faktanya Jokowi itu memang bukan petugasnya PDIP. Pertama-tama, karena dia dapat tiket dari banyak partai. Relakah partai yang sudah menyumbang tiket kepada Pak Jokowi sampai akhir membiarkan Pak Jokowi dimainkan oleh satu partai, kan tidak bisa, dan ya nggak mungkin,” ujar Fahri.
“Makanya yang saya bilang kesalahan sistem, harusnya dari awal kita sadar, bahwa saham di badannya Jokowi itu dimiliki banyak partai. Nggak mungkin itu,” tambahnya.
Oleh sebab itu, Fahri menilai Jokowi bukan petugas PDIP. Ketika Jokowi sudah menjadi presiden, maka Jokowi menurut Fahri Hamzah sudah menjadi petugas yang melayani seluruh masyarakat.
“Makanya konsep sebenarnya petugas partai itu tidak, bahwa seorang harusnya sudah dipilih menjadi public officer, baik di legislatif maupun di eksekutif hilang partai politiknya,” imbuhnya.
Komentar