JurnalPatroliNews – Jakarta – Gagasan untuk menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sebagai koalisi permanen tidak akan menghambat mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, fungsi pengawasan dalam demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab partai politik.
“Check and balances bukan hanya tugas partai politik. Media juga memiliki peran dalam menyampaikan pandangan kritis kepada masyarakat. Bahkan, sering kali kami menerima masukan tajam dari luar parlemen,” ujar Ahmad Muzani di Kompleks DPR RI, Senayan, Selasa, 18 Februari 2025.
Muzani menjelaskan bahwa gagasan koalisi permanen ini pertama kali diusulkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto. Ide tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi KIM Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2).
Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan untuk melanjutkan kebersamaan dalam koalisi tetap berada di tangan masing-masing partai politik.
“Ke depan, tentu semuanya tergantung bagaimana para pimpinan partai menanggapi serta memutuskan langkah mereka terkait gagasan ini,” katanya.
Namun, Muzani juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi konkret dari gagasan koalisi permanen tersebut.
“Sampai hari ini, belum ada diskusi yang bersifat teknis terkait bagaimana gagasan ini akan dijalankan,” tutupnya.
Komentar