JurnalPatroliNews – Jakarta, – Beberapa fraksi di DPR mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berhati-hati menarik utang pada saat masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2024.
Peringatan ini mencuat dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 dengan agenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM – PPKF) 2024 yang turut dihadiri Sri Mulyani.
Fraksi PDI Perjuangan, dalam penyampaian tanggapan yang dibacakan Anggota DPR Masinton Pasaribu mengatakan, dengan target defisit APBN 2024 yang didesain sebesar 2,16-2,64% dari PDB harus lebih dahulu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri ketimbang utang. Tujuannya untuk memitigasi risiko beban biaya utang yang membengkak.
“Defisit anggaran 2024 harus ditujukan untuk memperkuat konsolidasi fiskal dan kebijakan pembiayaan utang untuk pengendalian risiko utang dengan mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap,” kata dia dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/5/2023)
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta pemerintah supaya rasio utang terhadap PDB tidak terus menerus naik. Rasio utang terhadap PDB dalam KEM PPKF 2024 ditargetkan sebesar 38,07-38,97%. Hingga Maret 2023 rasio utang terhadap PDB sudah tembus 39,17%.
“Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah untuk tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman,” tegasnya.
Ia mengakui, program transformasi ekonomi pasti membutuh kebijakan ekonomi yang ekspansif. Namun, dia menekankan kebijakan ekonomi dan fiskal yang ekspansif ini harus tetap memperhatikan keserasian antara komposisi utang, kemampuan bayar utang, hingga bunga utang.
“Kami Fraksi Demokrat tak ingin generasi muda ke depan dihadapkan pada perekonomian dan global yang tidak pasti dan dililit utang negara yang besar, yang dibangun generasi pendahulunya,” ucap dia.
Komentar