Penolakan 8 fraksi DPR RI minus fraksi PDIP, serta dukungan pemerintah terhadap sistem proporsional terbuka, tak cukup ampuh meyakinkan politisi di Tanah Air. Mereka kebanyakan termakan isu miring soal patgulipat MK dengan partai pemenang pemilu untuk meloloskan sistem proporsional tertutup.
Kesimpang-siuran di atas telah menimbulkan social distrust terhadap institusi negara, sehingga beberapa komponen masyarakat sipil mengancam melakukan people power untuk memakzulkan rezim berkuasa yang notabene kakak ipar dari Ketua MK, Anwar Usman. Putusan MK Kamis, 15 Juni 2023 justru menjawab berbagai kecurigaan dengan keluarnya amar putusan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Sebab, publik ternyata mayoritas tetap menginginkan sistem proporsional terbuka. Ini tercermin dari hasil survei Skala Survei Indonesia (SSI). Abdul Hakim, Direktur Eksekutif SSI menyampaikan bahwa 63 responden setuju sistem proporsional terbuka. Sedangkan, 4,8 persen responden setuju sistem proporsional tertutup. Sisanya, 32,2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab atau rahasia.
Kita patut mengapresiasi terhadap MK sebagai the guardian of the constitution tetap berada di jalan lurus. Jalan ini mengarahkan peta jalan demokrasi dalam menjaga dan memelihara kedaulatan rakyat. Sistem proporsional terbuka lebih membuka peluang partisipasi politik yang jadi indikator dari Indeks Demokrasi yang berskala internasional.
Akhirnya, saya kutipkan pendapat dari Naomi Klein, seorang aktivis sosial asal Kanada, serta penulis produktif yang banyak diterjemahkan ke dalam 28 bahasa, seperti No Logo, Fances and Windows, The Take, The Shock Doctrine dan lain sebagainya. Perempuan Kelahiran 8 Mei 1970 ini menyatakan, bahwa demokrasi bukan hanya soal hak untuk memilih, tetapi juga menyangkut hak untuk hidup bermartabat. Semoga!
Komentar