JurnalPatroliNews – Jakarta – Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah tengah mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun fiskal 2026. Meski di tengah wacana efisiensi yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, usulan anggaran tersebut masih berada pada tahap awal dan belum mencapai keputusan final.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pengajuan anggaran tersebut merupakan bagian dari proses rutin dalam penyusunan rencana keuangan negara, yang akan disusun lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait.
“Semua itu masih dalam tahap permohonan. Nantinya akan dipelajari dan ditelaah oleh Kemenkeu dan kementerian teknis lainnya,” ujar Muzani dalam keterangannya pada Jumat, 11 Juli 2025.
Menurut Muzani, saat ini merupakan masa yang tepat bagi kementerian dan lembaga untuk menyampaikan pagu indikatif—yakni rencana awal alokasi anggaran—sebelum Presiden menyampaikan Pidato Nota Keuangan di hadapan DPR pada 16 Agustus 2025 mendatang.
Ia menjelaskan bahwa masing-masing kementerian telah menyusun peta jalan (roadmap) kegiatan dan prioritas kerja untuk 2026, dan dari situlah muncul estimasi kebutuhan anggaran tambahan.
“Pagu indikatif memang perlu diajukan sesuai dengan rencana kerja masing-masing, dan itu waktunya sekarang,” tambah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Dengan demikian, Muzani mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menilai usulan tambahan anggaran sebagai kebijakan final, karena prosesnya masih panjang dan akan melibatkan kajian teknis dan penyesuaian fiskal.
