Reuni UGM dan Polemik Ijazah Jokowi, Dinilai Upaya Alihkan Perhatian Publik

JurnalPatroliNews – Jakarta – Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam temu kangen alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1980 menuai sorotan dan kritik tajam dari sejumlah pihak.

Salah satunya datang dari Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, yang menilai peristiwa tersebut tak lebih dari pertunjukan yang mengaburkan persoalan serius terkait keabsahan ijazah kepala negara.

Dalam keterangannya pada Minggu, 27 Juli 2025, Muslim menyatakan bahwa momen reuni yang berlangsung sehari sebelumnya, Sabtu, 26 Juli, tampak dibuat-buat dan terkesan seperti drama panggung.

“Acara reuni itu seperti sandiwara yang dipentaskan demi menciptakan persepsi. Upaya Jokowi untuk menguatkan klaim sebagai alumni UGM melalui temu angkatan tersebut justru memperbesar keraguan publik. Masyarakat menilai cara itu sebagai pengalihan isu yang tidak menyentuh substansi,” ujarnya.

Muslim menekankan bahwa masyarakat tidak memerlukan testimoni dari sekelompok orang yang hadir dalam acara reuni, melainkan kejelasan dan bukti konkret berupa ijazah asli Jokowi.

“Di mana para alumni yang kini mendukung Jokowi ketika sebelumnya kelompok Relagama melakukan aksi menuntut kejelasan soal ijazah di kampus Bulaksumur? Kalau mereka benar satu angkatan sejak dulu, kenapa tak tampil di saat yang krusial?” sindirnya.

Ia juga menyebut bahwa pertemuan reuni tersebut justru memicu skeptisisme lebih besar di kalangan masyarakat. Menurutnya, logika publik tidak bisa ditenangkan hanya dengan kehadiran segelintir orang yang mengaku seangkatan.

“Alih-alih menunjukkan dokumen asli, yang muncul justru pertemuan nostalgia. Ini ibarat seseorang yang diminta menunjukkan bukti, tapi malah membawa keramaian yang tidak menjawab tuntutan. Seperti pepatah, ‘Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung,’” cetus Muslim.

Menutup pernyataannya, Muslim menduga reuni itu bisa jadi merupakan ekspresi frustasi dari Presiden Jokowi karena belum bisa membuktikan keabsahan ijazahnya di ruang publik.

“Mungkin saja ini bentuk keputusasaan karena tak ada dokumen sah yang bisa ditunjukkan sebagai bukti valid. Atau bisa juga, semua alat bukti sudah habis dipakai tanpa bisa membuktikan keasliannya,” tandasnya.