HAKIM MK MELANGGAR HUKUM
Petrus Selestinus juga mengingatkan tentang ketentuan pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim MK dan/atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan Uji Materiil pasal UU Pemilu tentang batas usia minimum-maksimum Capres dan Cawapres, karena terdapat kepentingan langsung atau tidak langsung dari Hakim-Hakim dan Pantera MK dengan perkara yang sedang diperiksa.
“Di mana letak kepentingan Hakim-Hakim MK dalam Uji Materiil batas usia minimum atau maksimum Capres-Cawapres, hal itu terletak pada godaan kepetingan untuk mengubah batas usia minimum dan maksimum Calon Hakim Konstitusi dan usia pensiun Hakim Konstitusi, yang sebelumnya secara fluktuatif berubah melalui perubahan UU MK di DPR dan Pemerintah,” kata Petrus.
Dengan demikian, lanjutnya, ketika Hakim-Hakim MK mengakomodir dengan mengabulkan Permohonan Uji Materiil guna menurunkan batas usia minimum Capres-Cawapres dari minimum 40 tahun menjadi 35 tahun atau pernah menjadi Kepala Daerah, maka tidak tertutup kemungkinan Hakim-Hakim MK-pun akan sangat bernafsu mengubah usia minimum Calon Hakim MK dan sekaligus memperpanjang batas usia pensiun Hakim MK melalui Uji Materiil untuk kepentingan dirinya atau kroninya kelak.
SELURUH HAKIM MK HARUS MUNDUR
Menurut Petrus Selestinus terdapat alasan hukum yang kuat untuk meminta Hakim MK yang memeriksa dan mengadili Permohonan Uji Materiil batas usia minimum-maksimum Capres dan Cawapres, mengundurkan diri atau setidak-tidaknya dalam putusannya menyatakan Permohonan Uji Materiil tidak dapat diterima, karena ada 2 (dua) hal sebagai berikut,
Pertama : Para Hakim MK memiliki kepentingan yang sama dengan Para Pemohon Uji Materiil terkait perubahan batas usia minimum dan maksimum Capres-Cawapres 2024, di mana pada saat yang sama Hakim MK memiliki keinginan untuk mengubah batas usia minumum-maksimum Calon Hakim MK yang selama ini telah beberapa kali diubah dengan mengubah UU MK melalui DPR.
Kedua : Anwar Usman, Ketua MK berada dalam posisi memiliki hubungan darah sebagai ipar Presiden Jokowi dan pada saat yang bersamaan Gibran Rakabuming Raka (GRR) yang juga anak kandung Jokowi, berkeinginan untuk maju sebagai Cawapres 2024 tetapi terkendala usia yang masih di bawah 40 tahun, karena itu menunggu putusan MK, menegaskan terdapat hubungan kepentingan antara Anwar Usman, Jokowi dan GRR.
“Oleh karena itu, jika MK mengubah batas usia minimum menjadi 35 tahun atau tetap 40 tahun tetapi pernah menjabat sebagai Kepala Daerah, maka MK bukan lagi berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan Hakim-Hakim MK bukan lagi negarawan, tetapi mereka menjadi kepanjangan tangan kepentingan Dinasti Jokowi, Oligarki dan Kroni-Kroni yang ada di belakang Jokowi,” tegasnya.
“Berdasarkan ketentuan pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka seluruh Hakim MK yang memeriksa dan mengadili Permohonan Uji Materiil pasal 169 huruf q, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, soal batas usia minimum Capres-Cawapres, harus mengundurkan diri karena semua Hakim MK memiliki kepentingan dengan upaya mengubah batas usia minimum dan maksimum Calon Hakim MK,” pungkas Petrus Selestinus. (ASKARA)
Komentar