JurnalPatroliNews – Jakarta – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendesak Sudan untuk segera membentuk pemerintahan sipil, setelah militer mengumumkan pengunduran dirinya dari politik.
Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Sudan, Volker Perthes mengatakan ini adalah kesempatan yang perlu diambil oleh warga sipil untuk menghidupkan proses politik yang sempat terhenti.
“Penarikan militer dari politik dan kembalinya ke pemerintahan sipil telah menjadi tuntutan utama dan menjadi jalan bagi partai politik dan kekuatan politik sipil,” ujar Phertes, seperti dimuat Al Awsat.
Pada 4 Juli, Letnan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo mengonfirmasi bahwa Letnan Jenderal Abdelfattah al-Burhan siap menerima kepemimpinan pemerintahan sipil dan transisi demokrasi.
Dalam prosesnya, Perthes mengatakan Mekanisme Trilateral tetap akan terus dilakukan untuk memberikan dukungan tak terbatas kepada Sudan.
Mekanisme Trilateral sendiri dipimpin oleh PBB, Uni Afrika, dan African Intergovernmental Organization (IGAD).
“Kami akan terus memberikan bantuan teknis dan memberikan ruang di mana pandangan yang berbeda oleh berbagai pihak dapat dijembatani bila diperlukan,” jelasnya.
Meski demikian, Perthes memperingatkan waktu yang dimiliki Sudan tidak banyak, kebuntuan politik yang semakin lama akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan nasional.
Ia mencatat, partisipasi luas dalam proses politik adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh kekuatan politik Sudan dengan memastikan konsultasi seluas mungkin dengan para aktor dan semua pemangku kepentingan yang dekat dengan mereka.
Komentar