Usai Suarakan “Pesan Kebangsaan” Untuk Pemerintah, Guru Besar UI: Kami di Intimidasi!

JurnalPatroliNews – Jakarta,- Sivitas Academica UI, usai menyuarakan ‘Pesan Kebangsaan’ untuk Pemerintah, mengalami intimidasi. Hal itu, diungkap Harkristuti Harkrisnowo, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

Harkristuti membeberkan, intimidasi tersebut, diterima lewat pesan WhatsApp dari seorang alumnus. IA menyebut, alumnus tersebut, tidak sepakat UI ikut menyampaikan kritik seperti yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

“Kami juga sudah agak diiintimidasi juga sebenarnya, untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil dan baik. Kami mendapat WA dari salah seorang mahasiswa kami, yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali, kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UII, lain-lain, karena kita harusnya bisa pergi ke pejabat yang berwenang dan menyampaikan ide-ide,” ucapnya kepada wartawan di Depok, Jumat (2/2/24).

Ia mengatakan, alumnus UI yang melakukan intimidasi itu, merupakan Aparat berseragam. Akan tetapi, dirinya mengaku tak tahu dari institusi mana alumnus itu berasal. Dari kabar yang Ia dapatkan, alumnus itu lulusan dari fakultas hukum.

“Kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya enggak tahu angkatan apa ya, tapi pakai seragam. Walaupun dia tidak menyebut nama dan lain-lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini,” ujarnya.

Selain itu, tambah Harkristuti, ada beberapa orang yang menerima WhatsApp yang sama. Menurutnya, sikap Sivitas Academica ini merupakan bagian dari kebebasan akademis.

“Kami enggak ngapa-ngapain. Kami mengatakan, Anda waktu di kampus diajari yang namanya academic freedom, kebebasan akademik dan etika akademik. Dan itulah yang sedang kami laksanakan pada hari ini,” tuturnya.

Mereka berpandangan demokrasi jelang Pemilu semakin terkoyak, dan Indonesia seperti tengah kehilangan kemudi karena perilaku perebutan kuasa yang nihil etika.

Sivitas Academika UI merasa prihatin, karena tatanan hukum dan demokrasi dinilai telah hancur. Hanya karena Korupsi dan Nepotisme, etika bernegara dan bermasyarakat menjadi hilang.

“Mari kita jaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan” ujar Harkristuti.

Mereka pun mengajak Perguruan Tinggi lainnya, untuk merapatkan barisan mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 agar jujur dan adil.

Seperti diketahui, dalam pesan kebangsaannya, UI mengeluarkan empat poin tuntutan, yakni:

1. UI mengutuk segala bentuk tindakan yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi;

2. UI menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan;

3. UI menuntut semua ASN, pejabat pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon;

4. UI menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengawasi dan mengawal ketat pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.

(EDHA/*)

Komentar