JurnalPatroliNews – Pyongyang – Korea Utara menyatakan kemarahannya terhadap serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri yang disampaikan media pemerintah, Pyongyang mengecam tindakan Washington dan menyebut Israel sebagai pemicu utama eskalasi di kawasan Timur Tengah.
“Serangan militer AS terhadap Iran merupakan bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB, terutama dalam hal penghormatan atas kedaulatan negara lain,” ujar juru bicara Kemlu Korea Utara seperti dikutip kantor berita negara, Senin (23/6/2025).
Tanpa menyebutkan nama, juru bicara tersebut juga menuding Israel telah memainkan peran provokatif lewat kebijakan ekspansif dan agresif yang memicu ketegangan geopolitik di kawasan.
“Ketegangan ini merupakan hasil langsung dari tindakan gegabah Israel yang terus-menerus mendorong agenda sepihak melalui kekuatan militer dan ekspansi wilayah,” lanjut pernyataan itu.
Ini adalah kali pertama Korea Utara secara resmi menanggapi konflik militer yang melibatkan AS dan Iran dalam beberapa hari terakhir. Serangan udara Amerika yang menyasar beberapa instalasi nuklir Iran memunculkan kekhawatiran akan pecahnya konflik yang lebih besar di Timur Tengah.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa operasi militer tersebut berhasil “melumpuhkan total” infrastruktur nuklir Iran. Dalam pernyataannya di media sosial, Trump menyebut kerusakan parah terjadi di seluruh fasilitas nuklir, meskipun ia tidak menunjukkan bukti visual berupa citra satelit seperti yang dijanjikan.
Sementara itu, situasi di Semenanjung Korea sendiri tetap memanas. Korea Utara, yang diyakini memiliki sejumlah hulu ledak nuklir dan sistem peluncur rudal, terus menunjukkan ketegangan dengan Korea Selatan dan sekutu utamanya, Amerika Serikat—yang masih menempatkan sekitar 30.000 personel militer di wilayah Korea Selatan.
Meski Perang Korea telah berhenti lebih dari 70 tahun lalu, kedua negara secara teknis masih dalam status konflik karena belum pernah menandatangani perjanjian damai, hanya sebatas gencatan senjata yang berlaku hingga kini.
Komentar