JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dirinya sempat berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi saldo kas negara menjelang peralihan pemerintahan pada 2024 lalu.
Cerita itu disampaikan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2025).
“Saat itu, menjelang pergantian kabinet, saya sempat menanyakan langsung ke Presiden terpilih, berapa saldo kas negara yang menurut beliau aman untuk diwariskan ke pemerintahan baru,” ungkap Sri Mulyani di hadapan anggota dewan.
Ia menjelaskan, langkah ini diambil sebagai bagian dari proses transisi yang tertib dan akuntabel antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan baru yang kini dipimpin Prabowo.
Per akhir 2024, Saldo Anggaran Lebih (SAL) tercatat sebesar Rp457,5 triliun. Jumlah itu sedikit turun dari posisi awal SAL yang mencapai Rp459,5 triliun setelah dilakukan penyesuaian.
“Ini salah satu bentuk transisi yang sehat antara pemerintah sebelumnya dan pemerintah baru,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga memaparkan bahwa APBN 2024 mengalami defisit sebesar 2,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), hampir sama dengan target yang dipatok sebesar 2,29% dari PDB. Defisit itu mencapai Rp509,2 triliun, di mana belanja negara mencapai Rp3.359,8 triliun, sementara pendapatan negara sebesar Rp2.850,6 triliun.
Selain itu, ia mencatat adanya kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp45,7 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp19,35 triliun.
“Kami memang menyiapkan SiLPA yang lebih besar sebagai cadangan kas di awal masa pemerintahan baru. Ini penting sebagai buffer di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan proses transisi kabinet,” jelas Sri Mulyani.
Kebijakan ini, lanjutnya, diambil dengan pertimbangan menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pemerintah baru memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengawali tahun pertama pemerintahannya.
