JurnalPatroliNews – Jakarta – Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya agenda politik besar di balik kasus dugaan ijazah palsu dan usulan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden adalah tuduhan tanpa dasar yang cenderung provokatif.
Menurut Jamiluddin, sebagai tokoh sekaliber mantan presiden, Jokowi seharusnya menyampaikan tudingan seperti itu disertai bukti, bukan sekadar asumsi. Ia khawatir jika hal itu dibiarkan tanpa klarifikasi, justru berpotensi memecah belah bangsa.
“Seharusnya tuduhan semacam itu dilandasi data konkret, agar tidak menimbulkan kesan bahwa Jokowi sedang menyebarkan rumor. Sebab kalau hanya tudingan tanpa bukti, bisa menciptakan kegaduhan dan memperuncing perpecahan,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Rabu (16/7/2025).
Jamiluddin juga mengingatkan bahwa isu soal keabsahan ijazah Jokowi sendiri sudah lama muncul, bahkan sejak Jokowi masih menjabat presiden. Saat itu, kekuatan politik Jokowi sangat besar, sehingga kritik dari sejumlah pihak pun cenderung teredam.
“Isu ini sudah ada sejak lama, ketika Jokowi masih di puncak kekuasaan. Setelah ia tak lagi menjabat, kelompok yang mengangkat isu ini juga masih sama, tidak ada kekuatan baru atau kelompok besar yang muncul untuk merusak citra Jokowi,” ujarnya.
Menurutnya, jika saat ini ada tambahan pihak yang ikut bersuara, itu lebih karena mereka terinspirasi oleh kegigihan tokoh seperti Roy Suryo dan kawan-kawan yang konsisten mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.
“Dukungan itu sifatnya spontan, bukan karena ada kekuatan besar yang sengaja mengorkestrasi untuk menjatuhkan Jokowi. Mereka hanya memberi dukungan moral,” jelas akademisi Universitas Esa Unggul itu.
Terkait usulan pemakzulan Gibran yang sempat dilontarkan Forum Purnawirawan TNI, Jamiluddin menilai tudingan Jokowi soal adanya agenda politik besar di baliknya pun tidak tepat. Menurutnya, purnawirawan TNI umumnya sudah tidak lagi memiliki ambisi politik pribadi.
“Para purnawirawan itu lebih fokus menjaga marwah bangsa dan negara agar tetap berada di jalur konstitusi. Mereka hanya ingin mengawal agar hukum tetap menjadi panglima,” tegasnya.
Jamiluddin pun menilai jika Jokowi tetap bersikukuh ada kekuatan besar di balik usulan pemakzulan Gibran, justru menunjukkan bahwa Jokowi meremehkan integritas para purnawirawan.
“Bagi mereka, masa depan bangsa lebih penting ketimbang kekuasaan politik. Mereka tidak segan bersuara jika ada hal yang dianggap membahayakan negeri ini,” pungkasnya.
