JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengapresiasi komitmen nyata BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan pekerja melalui program bantuan pembangunan dan renovasi rumah.
Dalam pernyataannya pada Jumat (25/7), Maruarar, yang akrab disapa Ara, menuturkan bahwa dalam tiga tahun terakhir BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan untuk ribuan unit rumah. “Pada tahun 2022 tercatat 567 unit rumah dibantu, kemudian 494 unit di 2023, dan hingga pertengahan 2024 sudah mencapai 390 unit,” jelasnya. Menurutnya, kontribusi tersebut sangat membantu dalam mencapai target nasional pembangunan tiga juta rumah.
Kementerian PKP dan BPJS Ketenagakerjaan kini sepakat menjalin kerja sama strategis untuk mendukung ketersediaan hunian layak bagi para pekerja. Sinergi tersebut akan diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) yang mengintegrasikan dua program utama: FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, mengungkapkan bahwa pihaknya siap mengoptimalkan data peserta aktif—yang saat ini mencapai 39,3 juta orang—untuk mengidentifikasi kebutuhan hunian secara lebih tepat sasaran. “Kami akan gunakan basis data kepesertaan untuk profiling pekerja yang belum memiliki rumah agar bisa segera mengakses pembiayaan yang tersedia,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, memaparkan bahwa melalui skema FLPP, sudah tersalurkan lebih dari 134 ribu unit rumah, dan sebanyak 76 persen di antaranya dimanfaatkan oleh pekerja sektor swasta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini juga mendapat dukungan dari kalangan pengembang. Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyampaikan kesiapan asosiasinya dalam memberikan insentif berupa pembebasan uang muka bagi pekerja yang mengambil rumah subsidi. “Sosialisasi ke perusahaan akan difasilitasi oleh BPJS dan Kementerian PKP agar lebih banyak pekerja yang bisa mendapatkan akses ke hunian yang layak,” katanya.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan menjadi motor penggerak percepatan realisasi pembangunan rumah nasional, sekaligus membuka akses perumahan yang lebih luas dan terjangkau bagi para pekerja di seluruh Indonesia.
