JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima kunjungan resmi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemendagri, Rabu (30/7/2025). Pertemuan tersebut difokuskan untuk memperkuat koordinasi pusat-daerah dalam pelaksanaan berbagai agenda strategis nasional serta mengevaluasi progres realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
Dalam diskusi tertutup itu, keduanya menegaskan pentingnya kerja sama lintas level pemerintahan guna menjamin keberhasilan program-program prioritas yang tengah digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah program utama yang dibahas mencakup inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta program strategis lainnya.
Tito menyampaikan bahwa kunci keberhasilan implementasi program nasional tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah, terutama dalam hal eksekusi di lapangan. Karena itu, Kemendagri berkomitmen untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap daerah, memastikan semua program berjalan sesuai harapan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Jika kementerian teknis seperti PUPR mampu menuntaskan pembangunan infrastruktur dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah otomatis akan menguat,” ujar Tito.
Di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyampaikan data terkini mengenai kinerja keuangan daerah. Hingga 29 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah secara nasional baru mencapai 46,24 persen, menurun dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu yang menyentuh angka 52,91 persen. Realisasi belanja daerah pun tercatat sebesar 37,22 persen, juga lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 44,75 persen.
Kemendagri juga membeberkan daftar 10 provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi, yaitu: Papua Tengah, DIY, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Untuk level kabupaten, kinerja terbaik tercatat di Sumbawa Barat, Lebak, Wonogiri, Lampung Utara, Kulon Progo, Magetan, Pati, Tanah Laut, Tegal, dan Batang. Sementara pada level kota, Banjarbaru, Denpasar, dan Banjarmasin masuk dalam daftar teratas.
Di sisi lain, provinsi dengan capaian pendapatan terendah antara lain Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan kabupaten dengan capaian rendah meliputi Raja Ampat, Ende, Simeulue, Konawe Utara, dan Sorong. Untuk kategori kota, kinerja terendah dicatat oleh Sorong, Lubuk Linggau, Samarinda, Gorontalo, dan Bontang.
Sementara itu, dalam hal belanja daerah, provinsi dengan realisasi tertinggi meliputi DIY, Gorontalo, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan NTB. Untuk kabupaten, kinerja baik terlihat di Pati, Ciamis, Asahan, Buleleng, dan Purbalingga. Kota-kota seperti Sukabumi, Serang, dan Sawahlunto tercatat paling aktif dalam penyerapan anggaran.
Sebaliknya, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan termasuk dalam 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah. Beberapa kabupaten dengan belanja rendah antara lain Teluk Bintuni, Tambrauw, dan Dogiyai, sedangkan di tingkat kota tercatat Makassar, Manado, Pekanbaru, dan Subulussalam.
Pertemuan dua menteri ini menjadi langkah strategis memperkuat akselerasi pembangunan nasional dan menjamin pelaksanaan anggaran daerah lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.
