JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai tahap awal pembangunan kawasan terpadu yang menggabungkan tiga taman ikonik di Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Agustus 2025. Groundbreaking ini akan ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama, seperti disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
“Besok, Jumat setelah salat Jumat kita mulai. Terima kasih,” ujar Pramono dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri peresmian Gedung Majelis Ulama Indonesia, Kamis (7/8/2025).
Proyek tersebut akan menyatukan Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Barito menjadi satu kawasan hijau besar bernama Taman Bendera Pusaka. Taman ini dirancang sebagai ruang publik multifungsi sekaligus sebagai kawasan konservasi dan edukasi sejarah.
Meski sempat menghadapi hambatan soal relokasi para pedagang kaki lima di sekitar lokasi, Pramono memastikan proyek tetap berjalan. Ia menyebut para pedagang sudah menyatakan kesediaan untuk dipindahkan, meskipun proses sosialisasi dan komunikasi tetap dilakukan secara bertahap.
“Pedagang sudah tanda tangan dan setuju pindah. Ini proyek untuk publik, bukan demi kepentingan pribadi,” tegasnya.
Selain menjadi ruang terbuka hijau, Taman Bendera Pusaka dirancang untuk membantu mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut. Gubernur Pramono mengakui bahwa solusi banjir membutuhkan biaya besar, namun menyatakan bahwa investasi ini penting demi keberlanjutan kota.
Tak hanya area terbuka, taman ini juga akan dilengkapi berbagai fasilitas gratis untuk masyarakat, seperti jalur jogging, lapangan olahraga (termasuk tenis dan paddle), serta sarana rekreasi lainnya.
Nama “Bendera Pusaka” dipilih sebagai simbol penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Pramono berharap taman ini bisa menjadi sarana edukasi historis, terutama bagi generasi muda agar lebih mengenal perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia.
Lebih jauh, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan fasilitas khusus yang akan menjadi pusat kegiatan ASEAN di kawasan ini. Menurut Pramono, rencana tersebut kini dalam tahap koordinasi akhir bersama Kementerian Luar Negeri.
