JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk penanganan sampah, harus dipandang sebagai investasi jangka panjang demi keberlanjutan, bukan sekadar beban anggaran.
“Tidak ada alasan untuk menunda aksi lingkungan. Pencemaran, tumpukan sampah, dan kerusakan alam harus dihentikan sekarang. Pemerintah pusat dan daerah harus berada di garis depan, sementara masyarakat wajib turut menjadi bagian dari solusi,” ujar Hanif dalam keterangan di Jakarta, Minggu (10/8).
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (9/8). Hanif menekankan bahwa kerusakan lingkungan akan memerlukan biaya pemulihan yang jauh lebih besar dibandingkan upaya pencegahan.
Mengacu pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH, produksi sampah di Jawa Barat pada 2024 mencapai 6,1 juta ton. Sebagian besar belum terkelola optimal, dengan banyak daerah hanya mengandalkan pengangkutan langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pemilahan memadai. Kondisi ini memperberat kinerja fasilitas pengolahan sekaligus meningkatkan risiko pencemaran.
Selain itu, keberadaan tempat pembuangan sementara (TPS) ilegal memperparah masalah. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai dan saluran air mengancam kesehatan, merusak ekosistem, dan memicu banjir.
Hanif mendorong penerapan pemilahan sampah sejak sumbernya mulai dari rumah tangga, sekolah, perkantoran, hingga kawasan industri serta memperkuat kolaborasi lintas sektor di Jawa Barat.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi pemerintah desa. Desa yang gagal mengelola sampah sesuai ketentuan akan kehilangan hak atas Dana Desa dan bantuan gubernur, sedangkan desa yang berhasil menjaga kebersihan akan mendapatkan penghargaan serta dukungan program tambahan.
Pemprov Jabar juga akan memperkuat pendidikan lingkungan sejak dini lewat Program Sekolah Sehat Bebas Sampah. Kurikulum akan memuat materi pengelolaan sampah, dilengkapi kegiatan belajar di luar kelas ke fasilitas pengolahan untuk memberi siswa pemahaman langsung tentang proses pemilahan, pengolahan, dan daur ulang.
