JurnalPatroliNews – Surabaya – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemanfaatan Microsite Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih adalah syarat utama untuk mendorong transformasi digital koperasi. Melalui platform ini, koperasi desa bisa mendapatkan akses lebih mudah terhadap pembiayaan, pendampingan, hingga penguatan tata kelola.
“Koperasi yang belum masuk Microsite otomatis tidak bisa mengajukan pembiayaan. Sistem ini bukan hanya soal data, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas di mata perbankan, BUMN, maupun mitra usaha,” tegas Budi Arie dalam Rapat Koordinasi Program Prioritas Nasional di Surabaya, Kamis (21/8).
Data per 18 Agustus 2025 mencatat, terdapat 80.605 unit Kopdes berbadan hukum di Indonesia. Dari jumlah itu, 35.343 koperasi telah memiliki akun Microsite dan 2.921 di antaranya sudah memperbarui data.
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah akun Microsite terbanyak, yaitu 4.670 unit, namun baru 366 koperasi yang memperbarui datanya.
“Ini artinya perlu percepatan sosialisasi dan pendampingan agar tidak sekadar banyak yang daftar, tetapi juga aktif memperbarui data,” ujar Budi.
Menkop menegaskan Microsite akan menjadi pintu masuk koperasi desa untuk naik kelas. Tanpa platform ini, pengajuan pembiayaan ke lembaga yang ditunjuk pemerintah tidak akan diproses.
“Microsite bukan sekadar alat administrasi. Ini akan menjadikan koperasi mitra strategis dalam rantai pasok nasional bahkan global,” tambahnya.
Keberadaan Microsite dinilai meningkatkan kepercayaan perbankan dan lembaga keuangan dalam menyalurkan modal, karena rekam jejak digital koperasi tercatat jelas. Selain itu, koperasi juga bisa mempromosikan produk unggulan desa, memperkuat tata kelola digital, hingga lebih mudah terintegrasi dengan program pemerintah maupun stakeholder lain.
Untuk mempercepat transformasi, pemerintah menggerakkan satuan tugas wilayah yang mendampingi koperasi dalam proses sinkronisasi data. Menurut Budi, keberadaan satgas inilah yang menjadi motor digitalisasi koperasi di seluruh Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya keterhubungan Microsite dengan BUMN, marketplace UMKM, dan lembaga keuangan agar koperasi memiliki akses pasar yang lebih luas serta modal yang lebih kuat.
“Transformasi digital koperasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita ingin koperasi desa dan kelurahan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat di era digital,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut saat ini sudah ada 68 unit Kopdes/Kel Merah Putih yang beroperasi di Jatim. Namun, mayoritas menghadapi kendala permodalan karena sebagian besar merupakan koperasi baru dengan modal di bawah Rp2 juta.
Khofifah meminta Himbara, Danantara, serta Bank Pembangunan Daerah untuk ikut mendorong permodalan. Namun ia mengakui regulasi teknis terkait pinjaman dari Himbara masih menunggu Juknis dan Juklak.
Ia berharap pihak perbankan juga bisa memanfaatkan dana CSR untuk memperkuat Kopdes/Kel, baik melalui pendampingan usaha, tata kelola, maupun promosi.
“Bank bisa ikut membantu menata gerai koperasi dengan branding bersama, misalnya menampilkan logo bank di gerai tersebut,” pungkas Khofifah.
