JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan bakal menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%, melampaui target awal yang sebelumnya hanya sebesar 10%.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (15/9/2025).
Meski sudah diputuskan, Bahlil belum bisa menyebutkan angka pasti tambahan saham tersebut. Menurutnya, detail jumlah akan diumumkan setelah proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) resmi diteken.
“Kalau bicara lebih dari 10%, nilainya relatif murah karena aset Freeport sekarang sudah dihitung sangat tipis. IUPK juga hanya berlaku sampai 2041, dan kalkulasinya masih dalam proses,” jelas Bahlil usai menghadiri rapat di Istana Negara, Jakarta.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah menugaskannya untuk mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport agar proses akuisisi saham tambahan segera tuntas.
“Saya diminta untuk melakukan percepatan komunikasi. Kalau nanti sudah final, insya Allah ada pertimbangan lanjutan terkait kontrak Freeport,” kata Bahlil.
Rencana penambahan saham Freeport sejatinya bukan hal baru. Pemerintah era Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah mendorong peningkatan kepemilikan 10% sebagai syarat perpanjangan kontrak operasional setelah 2041.
Sebagai catatan, pada 2018 Indonesia berhasil menjadi pemegang mayoritas saham PTFI dengan porsi 51,23% melalui MIND ID (dulu PT Inalum). Nilai akuisisi saat itu mencapai US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp55,8 triliun. Sebelum akuisisi, Indonesia hanya memiliki 9,36% saham, sedangkan sisanya 48,77% tetap dikuasai Freeport-McMoRan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat.
