JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengecam keras langkah Amerika Serikat yang mencabut izin visanya. Ia menyebut tindakan tersebut bukan hanya bermotif politik, melainkan juga melanggar hukum internasional. Pernyataan ini ia sampaikan pada Sabtu (27/9/2025), tak lama setelah Washington resmi menjatuhkan sanksi kepadanya.
Pencabutan visa itu disebut terkait kehadiran Petro dalam demonstrasi pro-Palestina di New York. Dalam kunjungannya, ia terbuka mengkritik kebijakan Presiden AS Donald Trump atas konflik Gaza, bahkan menyerukan agar militer Amerika menolak perintah yang dianggapnya tidak adil.
“Saya memang tak lagi memiliki visa ke Amerika Serikat. Tapi saya juga tidak membutuhkannya. Saya adalah warga Kolombia sekaligus warga Eropa. Saya merasa bebas sebagai manusia di dunia,” tulis Petro lewat akun X, dikutip Reuters, Minggu (28/9/2025).
Ia menambahkan, “Mencabut visa karena saya menentang genosida hanya menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional.”
Israel sendiri terus membantah tuduhan genosida dan menegaskan serangan di Gaza adalah bentuk pertahanan diri. Namun, laporan otoritas Gaza menyebut lebih dari 65 ribu warga, termasuk banyak anak-anak, telah tewas, sementara seluruh penduduk terpaksa mengungsi. PBB, akademisi, hingga pakar HAM menilai situasi tersebut memenuhi unsur genosida.
Departemen Luar Negeri AS mengumumkan lewat media sosial bahwa keputusan mencabut visa Petro diambil karena tindakannya dianggap “berbahaya dan provokatif.”
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kolombia menilai langkah AS itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka menyebut penggunaan visa sebagai “senjata diplomatik” mengancam kebebasan berekspresi dan independensi negara anggota.
“PBB sebaiknya mempertimbangkan mencari tuan rumah baru yang lebih netral, yang dapat menjamin akses penuh bagi semua negara anggota,” tegas pernyataan resmi Kemenlu Kolombia.
Ini bukan pertama kalinya presiden Kolombia menghadapi pencabutan visa AS. Pada 1996, Presiden Ernesto Samper juga mengalami hal serupa akibat skandal pendanaan kampanye oleh kartel narkoba Cali.
Ketegangan antara Bogota dan Washington semakin terasa sejak Donald Trump kembali berkuasa. Awal tahun ini, Petro sempat menghentikan penerbangan deportasi dari AS, memicu ancaman sanksi dagang sebelum akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan kompromi.
