JurnalPatroliNews – Jakarta – Program pemerataan listrik nasional kembali menjadi sorotan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk menyalakan 5.700 desa terpencil di seluruh Indonesia.
Melalui program Listrik Perdesaan (Lisdes), pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun tanpa listrik segera menikmati penerangan layak.
Data Kementerian ESDM mencatat, hingga pertengahan 2025 masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik PLN.
Menteri Bahlil menegaskan, seluruh target tersebut akan diselesaikan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum tahun 2029–2030.
Program Lisdes bukan sekadar pembangunan jaringan listrik. Bahlil menyebut, kebijakan ini juga lahir dari pengalaman pribadinya semasa kecil di Maluku Tengah, saat ia masih menggunakan lampu pelita. “Saya tidak ingin ada lagi anak-anak yang merasakan hidup tanpa listrik seperti saya dulu,” ujarnya.
Hingga akhir 2024, tercatat 83.693 desa dan kelurahan telah menikmati listrik melalui berbagai program pemerintah, termasuk Lisdes dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga kurang mampu.
Bahlil bahkan turun langsung ke daerah terpencil, seperti Desa Tindaret dan Pulau Ow di Papua, untuk memastikan jaringan listrik 24 jam benar-benar berfungsi.
Menteri Bahlil menuturkan, untuk mencapai target tersebut diperlukan investasi sekitar Rp 50 triliun, termasuk pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW serta penyambungan listrik ke sekitar 780.000 rumah tangga pada tahap awal.
Sementara itu, pada periode 2025–2029, pemerintah menargetkan 1,2 juta rumah tangga di 5.758 desa belum berlistrik akan mendapat sambungan baru.
Kehadiran listrik di desa membawa perubahan nyata. Warga Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Ruslam, mengaku kehidupan keluarganya kini lebih produktif. “Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” tuturnya.
Selain memberi penerangan, listrik juga membuka peluang ekonomi baru. Usaha mikro seperti menjahit, kerajinan, dan layanan daring kini bisa berkembang.
Hal ini sejalan dengan pandangan Bahlil bahwa listrik bukan semata komoditas, melainkan hak dasar warga negara dan simbol keadilan sosial.
Meski kemajuan signifikan telah dicapai, tantangan masih besar. Wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Papua, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil masih membutuhkan solusi pembangkit hybrid seperti mini-grid dan PLTS individu agar listrik bisa menyala 24 jam.
Pendanaan, koordinasi lintas daerah, serta kemitraan dengan swasta menjadi kunci keberhasilan program ini.
Bahlil memastikan, alokasi anggaran program Lisdes telah masuk dalam RAPBN 2026 sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya infrastruktur, melainkan juga misi pemerataan sosial.
Dengan target ambisius hingga 2029, pemerintah berkomitmen agar tidak ada lagi desa terbelakang hanya karena gelap tanpa listrik. Dari Aceh hingga Papua, cahaya listrik kini menjadi simbol hadirnya negara di tengah rakyat.
Harapannya, generasi muda di desa-desa yang dulu gelap kini dapat belajar, bekerja, dan bermimpi di bawah cahaya yang layak. Pemerintah meyakini, arus listrik yang mengalir akan membawa kesejahteraan dan membuka jalan menuju masa depan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.
