JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi penumpukan dana pemerintah daerah (pemda) yang kerap terjadi setiap akhir tahun.
Salah satu solusi yang dikembangkan adalah mempercepat sistem transfer dana ke daerah (TKD), agar penyaluran anggaran berjalan lebih efisien dan tepat waktu.
Menurut Purbaya, percepatan transfer akan membantu mengurangi kebiasaan pemerintah daerah menahan kas dalam jumlah besar menjelang tutup tahun anggaran.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat perputaran dana publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita akan kembangkan sistem di mana transfer bisa dilakukan lebih cepat. Jadi tanggal 1 atau 2 Januari dana sudah masuk ke rekening pemerintah daerah, sehingga mereka tidak perlu lagi menumpuk uang di akhir tahun,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Purbaya mengungkapkan, masih banyak pemda yang menahan dana untuk membiayai kebutuhan rutin pada awal tahun berikutnya. Akibatnya, dana publik mengendap di perbankan tanpa memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menilai, kondisi tersebut harus segera diubah agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan memberi efek nyata pada pembangunan daerah. “Dana publik tidak boleh hanya parkir di bank, apalagi menghasilkan bunga. Harus dibelanjakan agar memberi dampak ekonomi,” tegasnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, total simpanan dana pemda di perbankan mencapai Rp 234 triliun dalam periode Januari hingga September 2025.
Lima daerah dengan dana simpanan tertinggi adalah DKI Jakarta Rp 14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,84 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,16 triliun, Kalimantan Utara Rp 4,70 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.
Kritik Purbaya terkait penumpukan dana tersebut sempat menimbulkan respons dari sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Namun, Menkeu memastikan data yang disampaikan valid dan dapat diverifikasi langsung ke Bank Indonesia.
Selain mempercepat mekanisme transfer, Purbaya juga meminta kepala daerah untuk lebih disiplin dalam merealisasikan anggaran.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar proses belanja pemerintah berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Dana yang tersedia seharusnya langsung dibelanjakan. Pemerintah daerah harus rajin belajar bagaimana menyusun dan mengeksekusi anggaran dengan efisien. Itu kuncinya,” tandasnya.
