JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi X DPR RI menyatakan dukungannya terhadap gagasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti yang mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola melalui konsep Kitchen School atau dapur sekolah.
“Setuju (usulan Mendikdasmen Abdul Mu’ti),” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, kepada RMOL, Jumat (24/10/2025).
Meski demikian, Lalu Hadrian menekankan bahwa konsep dapur sekolah tersebut sebaiknya difokuskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah pelosok yang sulit dijangkau oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, pendekatan berbasis dapur sekolah sangat relevan untuk menjamin pemerataan gizi dan keberlanjutan program MBG di seluruh Indonesia, terutama di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses distribusi bahan pangan.
“Jika ada school kitchen, maka tentu harus sesuai dengan SOP dari BGN. Harus melibatkan tenaga kerja di sekitar sekolah, bukan menambah beban guru agar mereka tetap fokus mengajar. School kitchen ini bagus diterapkan di daerah 3T dan kawasan marginal,” ujarnya.
Legislator PKB tersebut juga menilai bahwa skema yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) selama ini sudah cukup baik. Namun, ia menilai tata kelola dan pengawasan terhadap pelaksanaan program masih perlu diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik.
“Sesungguhnya skema BGN hari ini sudah bagus dan berjalan, hanya tinggal tata kelola serta pengawasan yang perlu ditingkatkan,” tegasnya.
