JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Program ini dinilai menjadi instrumen baru penguatan ekonomi desa sekaligus penopang pengendalian inflasi nasional.
Ferry menjelaskan, percepatan pembangunan fisik seperti gerai, gudang, dan sarana pendukung menjadi kunci agar Kopdes dapat segera beroperasi secara nasional sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan seluruh infrastruktur fisik Kopdes rampung dan beroperasi pada Maret 2026.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah turut mendukung percepatan ini dengan melakukan inventarisasi lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan gerai dan gudang Kopdes. Ferry menekankan pentingnya pendataan minimal 1.000 titik tanah setiap hari agar target pembangunan bisa tercapai sesuai arahan Presiden.
“Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026,” kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah di Kampus IPDN, Jatinangor, Senin (27/10).
Acara tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ahmad Wiyagus, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Deputi Bapanas Andriko Noto, serta kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Hingga Oktober 2025, sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota. Dari jumlah itu, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui data termasuk status gerai yang beroperasi.
“Setelah peresmian, kami bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Saat ini kami fokus pada pembangunan fisik sebagai prasyarat operasionalisasi Kopdes,” ujar Ferry.
Ia menambahkan, setelah Kopdes/Kel Merah Putih beroperasi penuh, koperasi desa akan berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi. Selain menjadi lembaga ekonomi desa, Kopdes juga akan menjadi saluran distribusi bagi program pemerintah seperti bantuan sosial dan subsidi.
“Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan, maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan intervensi pemerintah bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa,” kata Ferry.
Ferry menilai Kopdes juga berfungsi sebagai offtaker hasil produksi masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, hingga kerajinan. Produk tersebut dapat disimpan di gudang Kopdes untuk kemudian didistribusikan kembali ketika terjadi gejolak harga.
“Contohnya, gabah dari petani bisa dibeli oleh koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” jelasnya.
Ia berharap, operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional pada 2026 dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta kemandirian pangan nasional.
“Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya,” tutur Ferry.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Kopdes memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah. Ia menilai koperasi desa dapat menjadi saluran distribusi efektif bagi seluruh program pemerintah hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
“Problem selama ini ketika kita melakukan intervensi harga, salurannya belum tentu sampai ke desa. Maka kuncinya adalah Koperasi Desa,” ujar Tito.
Pemerintah menargetkan tingkat inflasi tahunan sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Hingga September 2025, inflasi tercatat 2,65 persen. Tito berharap keberadaan Kopdes dapat memperkuat stabilitas harga di tingkat lokal.
“Kalau saja Kopdes ini berjalan di semua daerah, ekonomi lokal akan bergerak, dan inflasi bisa lebih stabil karena operasi pasar dilakukan langsung melalui koperasi,” tutup Tito.
