JurnalPatroliNews – Jakarta -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak nyata di seluruh Indonesia. Hingga kini, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyalurkan lebih dari 1,65 miliar porsi makanan bergizi kepada masyarakat.
Namun di tengah capaian tersebut, BGN tengah bersiaga menghadapi kejadian luar biasa (KLB) di tiga wilayah yang melibatkan lebih dari 6.000 orang. Sebagai langkah antisipasi, BGN menekankan kembali pentingnya penerapan standar penyajian makanan bergizi sesuai ketentuan melalui sosialisasi kebijakan sistem dan tata kelola program MBG.
Dari berbagai wilayah yang terdampak, Provinsi Lampung termasuk daerah dengan jumlah KLB MBG terendah. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia per September 2025, tercatat 503 kasus KLB di Lampung, angka yang paling kecil dibandingkan wilayah lain.
Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa evaluasi terus dilakukan agar penyaluran bantuan gizi berjalan tepat sasaran dan efektif.
“Memang masih banyak kritik yang masuk, tetapi di situlah pentingnya perbaikan. Kalau diibaratkan kendaraan, remnya blong masa tidak diperbaiki? Pasti harus diperbaiki,” kata Tigor dalam Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Tata Kelola Program MBG di Bandar Lampung, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, penguatan sistem dan tata kelola dilakukan agar tidak ada celah penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Ada pertanyaan, apakah MBG bisa jadi ladang korupsi? Kita perketat sistemnya. Itulah kenapa hari ini kami melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran dan pemahaman ulang tentang pedoman, juknis, dan SOP teknis MBG,” ungkap Tigor.
Selain membahas sistem penyaluran dan revisi Juknis-3 Pengelolaan Bantuan Pemerintah untuk anggaran tahun 2025, kegiatan tersebut juga menyoroti penanganan KLB gizi di tiga wilayah.
Tigor menegaskan bahwa KLB yang melibatkan lebih dari 6.000 penerima manfaat menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan.
“KLB ini bukan sekadar angka. Ini peringatan bahwa distribusi gizi harus lebih cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya.
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 4,8 triliun untuk penyediaan bahan makanan seperti sayuran, BGN optimistis penanganan gizi akan semakin merata dan berkelanjutan. Program MBG diharapkan tidak hanya menekan angka gizi buruk, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan masyarakat dari desa hingga perkotaan.
