JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi desa sebagai benteng melawan dominasi korporasi besar yang menggerus kemandirian masyarakat.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto berlandaskan semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Melalui program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, pemerintah berupaya mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat dari tingkat desa.
“Pak Prabowo menyampaikan, koperasi adalah alat bagi orang yang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Seperti lidi, satu lidi lemah, tapi bila disatukan menjadi kekuatan.
Inilah konsep koperasi, dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat,” ujar Menkop Ferry Juliantono saat memberikan arahan pada kegiatan Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Probolinggo, Sabtu (1/11/2025).
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013–2015 Hamdan Zoelva, Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi, serta tokoh-tokoh masyarakat Tengger.
Menurut Ferry, Kopdes/Kel Merah Putih berperan penting dalam melindungi ekonomi desa dari praktik-praktik kecurangan dan monopoli pasar. Ia menilai banyak ritel modern yang masuk ke pelosok desa, membuat perputaran uang justru tidak dinikmati warga setempat.
“Sekarang ini banyak ritel modern yang masuk sampai pelosok. Uang berputar di desa tapi tidak untuk warga desa. Kalau koperasi desa yang mengelola gerai sembako, uangnya kembali ke warga desa,” tegasnya.
Menkop juga menyoroti semangat kebersamaan masyarakat Tengger yang dinilai dapat menjadi modal kuat dalam membangun ekonomi berbasis koperasi.
Ia menyebut, perwakilan koperasi desa di daerah tersebut akan diajak melakukan studi banding ke Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, yang sukses mengembangkan bisnis hortikultura.
Kemenkop mencatat hingga akhir Oktober 2025 telah berdiri 82.320 Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan ratusan di antaranya telah beroperasi. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi desa sudah aktif beroperasi paling lambat Maret 2026.
Dalam arah kebijakan Presiden Prabowo, setiap Kopdes wajib memiliki empat fasilitas utama: gerai sembako, apotek atau klinik desa, gudang, dan kendaraan logistik. Fasilitas ini menjadi pilar kemandirian ekonomi desa sekaligus memastikan sirkulasi ekonomi tidak tersedot keluar.
Selain itu, Kopdes diberi keleluasaan mengembangkan usaha sesuai potensi lokal. Di kawasan Tengger misalnya, koperasi akan dikembangkan di sektor pariwisata untuk mengangkat potensi daerah.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menyalurkan pembiayaan hingga Rp3 miliar per koperasi untuk pembangunan fisik dan modal kerja.
Menkop Ferry berharap dukungan seluruh pihak agar gagasan besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ekonomi Pancasila dapat terealisasi. “Ini bukan hanya proyek, tapi gerakan rakyat untuk kemandirian bangsa. Kita ingin ekonomi rakyat bangkit dan pertumbuhan 8 persen bisa dicapai,” ujarnya.
