JurnalPatroliNews – Jakarta – – Pemerintah Jepang berencana memperketat aturan bagi warga negara asing (WNA) dan wisatawan mancanegara mulai Januari 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah komprehensif pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendatang asing di Negeri Sakura.
Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menyampaikan bahwa para menteri di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi telah menggelar rapat perdana untuk membahas kebijakan terkait WNA.
Tujuan utamanya, kata Kihara, adalah memperkuat pengawasan pemerintah pusat sekaligus menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan inklusif bagi seluruh penduduk Jepang maupun pendatang.
Isu mengenai WNA mencuat setelah sejumlah laporan media menyoroti pelanggaran izin tinggal serta dugaan penyalahgunaan layanan publik oleh sebagian pendatang asing.
Dalam rapat tersebut, Perdana Menteri Sanae Takaichi – yang merupakan perdana menteri perempuan pertama Jepang sejak 21 Oktober 2025 – menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum oleh WNA. “Tanpa terjebak dalam xenofobia, pemerintah akan menanggapi isu tersebut dengan tegas,” ujar Takaichi.
Selama pemilihan umum Majelis Tinggi pada Juli lalu, isu meningkatnya pembelian lahan oleh pihak asing menjadi perdebatan panas.
Beberapa partai menyerukan pengetatan regulasi demi melindungi hak-hak warga Jepang. Setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Shigeru Ishiba mengalami kekalahan besar dan Ishiba mundur pada September, Takaichi berjanji memperkuat pengawasan terhadap WNA dan turis asing.
Selain itu, Menteri Kesehatan Kenichiro Ueno mengungkapkan rencana penerapan kebijakan baru mulai Juni 2027 terkait tunggakan premi asuransi kesehatan oleh WNA.
Pemerintah berencana menolak pembaruan izin tinggal bagi pendatang asing yang belum melunasi premi mereka.
Menurut Ueno, setiap WNA yang tinggal lebih dari tiga bulan wajib mengikuti program Asuransi Kesehatan Nasional, kecuali jika sudah tercakup dalam sistem asuransi publik lainnya.
Pemerintah juga akan memperketat pemeriksaan izin tinggal jangka menengah dan panjang serta meninjau tagihan medis yang belum dibayar oleh wisatawan asing selama masa tinggal mereka di Jepang.
Kihara menegaskan bahwa pembahasan kebijakan terkait pekerja asing dengan keterampilan tertentu akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem imigrasi yang lebih tertib dan adil bagi semua pihak.
