JurnalPatroliNews – Jakarta – Rusia melayangkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah Washington memberi sinyal akan melanjutkan uji coba senjata nuklir.
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Kamis (13/11/2025) menegaskan bahwa Moskow akan mengambil langkah sesuai jika AS benar-benar meninggalkan moratorium uji coba nuklir yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Ketegangan memuncak setelah Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergey Shoygu, mengumumkan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan mengaktifkan kembali program uji coba nuklir sebagai respons terhadap arahan Presiden AS Donald Trump.
Pada 29 Oktober 2025, Trump memerintahkan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) untuk segera memulai kembali uji nuklir, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran internasional.
Pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang menyebut bahwa uji terbaru mencakup sistem peluncur, semakin memperkeruh suasana.
Meski Rubio tidak secara langsung menyatakan bahwa AS siap melakukan uji coba nuklir skala penuh, Rusia memandang pernyataan tersebut sebagai sinyal perubahan kebijakan.
Peskov menilai langkah AS dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap larangan pengujian nuklir global. Ia menekankan bahwa perintah Presiden Vladimir Putin pada 5 November bukanlah untuk memulai persiapan teknis uji coba, tetapi untuk mengumpulkan informasi dan menilai kemungkinan pelaksanaannya.
Dalam wawancara terpisah dengan RIA Novosti, Sergey Shoygu mengungkapkan bahwa lembaga pertahanan dan para ahli Dewan Keamanan Rusia telah menyiapkan sejumlah skenario respons terhadap melemahnya sistem pengendalian senjata global.
Rusia, kata Shoygu, tidak bisa berdiam diri ketika AS tidak memberikan kejelasan mengenai rencana uji coba nuklirnya.
Shoygu menegaskan bahwa Rusia siap menghadapi segala perkembangan yang mungkin terjadi, namun tidak akan membiarkan terbukanya jalan menuju perlombaan senjata baru.
Ia juga menuding beberapa negara Eropa semakin agresif dalam retorika dan rencana militernya. Rusia, lanjutnya, terus memantau sikap Uni Eropa dan NATO serta menyesuaikan strategi militer mereka.
