JurnalPatroliNews – Jakarta – Otoritas Afrika Selatan kini menyelidiki sebuah penerbangan charter yang secara mengejutkan mendarat di Johannesburg dengan membawa 153 pengungsi Palestina tanpa kelengkapan dokumen resmi.
Presiden Cyril Ramaphosa menyatakan bahwa intelijen nasional bersama Departemen Dalam Negeri telah turun tangan untuk menelusuri bagaimana rombongan tersebut dapat tiba tanpa adanya koordinasi pemerintah.
“Mereka berasal dari Gaza dan entah bagaimana bisa menaiki pesawat yang transit di Nairobi lalu sampai ke sini,” ujar Ramaphosa, dikutip dari Anadolu News, Minggu, 16 November 2025.
Pada saat kedatangan, ratusan pengungsi itu sempat ditolak masuk karena tidak menjalani proses wawancara wajib serta paspor mereka tidak memiliki cap keberangkatan.
Namun, pemerintah akhirnya memberikan kebijakan pengecualian visa selama 90 hari agar mereka dapat mengajukan permohonan suaka. Sebelum keputusan itu diambil, mereka menunggu lebih dari 10 jam di area landasan Bandara Internasional OR Tambo—situasi yang memicu protes dari kelompok pro-Palestina di Afrika Selatan.
Badan Pengelolaan Perbatasan (BMA) menjelaskan bahwa sebagian besar paspor para penumpang tidak memiliki cap keluar, beberapa tidak memiliki tiket kembali, dan tidak ada tujuan jelas selama di Afrika Selatan. Ketika izin masuk diberikan, tercatat 23 orang langsung melanjutkan perjalanan ke negara lain.
Kedutaan Palestina di Afrika Selatan menyebut bahwa 153 pengungsi tersebut berangkat dari Gaza melalui Bandara Ramon dan transit di Nairobi, tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada mereka. Kedutaan menuding penerbangan itu diatur oleh organisasi tidak terdaftar yang memanfaatkan kesulitan warga Gaza.
“Organisasi ini memungut uang dari keluarga korban, memberikan informasi menyesatkan, lalu menghindari tanggung jawab begitu muncul masalah,” demikian pernyataan mereka.
Pendiri organisasi kemanusiaan Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman, menyoroti bahwa peristiwa ini sangat mengkhawatirkan. Ia menganggap pola pemindahan tersebut sebagai cara Israel mengurangi populasi Gaza secara sistematis.
“Ini bukan yang pertama—ini sudah penerbangan kedua. Ada indikasi kuat bahwa ini bagian dari upaya terkoordinasi melakukan pembersihan etnis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa banyak warga Gaza membayar mahal kepada organisasi yang diduga berafiliasi dengan Israel, namun akhirnya diterbangkan tanpa mengetahui tujuan akhir perjalanan.
Menanggapi tuduhan itu, badan militer Israel, Cogat, mengatakan bahwa para pengungsi keluar dari Gaza karena adanya persetujuan dari negara ketiga untuk menerima mereka. Israel tidak menjelaskan negara mana yang dimaksud.
Menurut Abu Saif, salah satu pengungsi, biaya perjalanan yang dikenakan berkisar antara 1.400 hingga 2.000 dolar AS. Ia menjelaskan bahwa rombongan dibawa dari Rafah ke pos pemeriksaan, menuju Bandara Ramon, dan paspor mereka tidak diberi cap oleh otoritas Israel.
Penerbangan ini tercatat sebagai pengiriman pengungsi Gaza kedua menuju Afrika Selatan, setelah penerbangan pertama yang membawa 176 orang pada akhir bulan sebelumnya.
