JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah terus mematangkan strategi menghadapi kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan di era pemerintahan Presiden Donald Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam dan segera menyiapkan langkah negosiasi ulang terhadap kebijakan tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara Asia disebut telah lebih dulu melakukan negosiasi proaktif guna meminimalkan dampak tarif, seperti Korea Selatan, India, dan Vietnam.
Menurut Airlangga, pengalaman negara-negara tersebut akan menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun strategi komprehensif.
“Kita melihat beberapa negara Asia sudah berhasil melakukan re-negotiation terhadap tarif AS. Indonesia tentu perlu mengambil langkah serupa agar ekspor kita tidak terhambat,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang memetakan sektor-sektor prioritas yang paling rentan terdampak tarif tinggi, termasuk produk tekstil, elektronik, alas kaki, dan komponen otomotif.
Pemerintah juga telah melakukan pertemuan awal dengan pelaku industri untuk mengidentifikasi kebutuhan serta hambatan yang mungkin muncul selama proses negosiasi.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap langkah negosiasi benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional. Ini bukan sekadar diplomasi dagang, tetapi juga perlindungan terhadap jutaan lapangan kerja,” tegasnya.
Airlangga menilai bahwa upaya negosiasi ulang tidak dapat dilakukan secara instan. Namun, Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat karena hubungan dagang dengan AS selama ini relatif stabil.
Pemerintah juga mempelajari strategi Korea Selatan yang mempertahankan preferensi dagang melalui penyesuaian kuota, India yang memperoleh konsesi lewat peningkatan impor komoditas tertentu, serta Vietnam yang memperkuat nilai tambah industri ekspor untuk menjaga daya saing di pasar AS.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan meniru secara mentah strategi negara lain.
“Kita harus menyesuaikan strategi berdasarkan kekuatan sektor domestik kita. Pendekatan yang efektif bagi negara lain belum tentu cocok untuk Indonesia,” ujarnya.
Saat ini pemerintah membentuk tim negosiasi khusus lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, serta sejumlah ahli kebijakan internasional.
Tim ini bertugas melakukan simulasi tarif, memproyeksikan dampak jangka panjang, serta memperkuat diplomasi melalui jalur resmi, termasuk peran duta besar Indonesia di AS.
Airlangga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data. Oleh karena itu, pelaku usaha dilibatkan dalam penyusunan position paper yang akan dibawa ke meja perundingan.
“Kita ingin masuk ke meja perundingan dengan terukur, berbasis data, analisis dampak, dan skenario alternatif yang jelas,” katanya.
Sementara itu, asosiasi industri menyambut langkah negosiasi ulang ini. Dunia usaha berharap tarif tambahan tidak mengganggu stabilitas ekspor Indonesia ke AS, yang selama ini menjadi salah satu pasar utama.
Pemerintah juga menyiapkan diversifikasi pasar sebagai langkah antisipatif, dengan mengkaji peluang ekspor ke kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Asia Selatan.
Meski begitu, Airlangga tetap optimistis jalur negosiasi akan menjadi instrumen paling efektif untuk menjaga keberlanjutan ekspor nasional.
“Hubungan Indonesia dengan AS cukup panjang dan stabil. Kita percaya pintu negosiasi selalu terbuka,” ujarnya.
Dengan rangkaian langkah tersebut, Indonesia berharap dapat mengikuti jejak negara-negara Asia lainnya yang terbukti sukses meminimalkan dampak kebijakan tarif AS dan tetap menjaga daya saing ekspor nasional.
