JurnalPatroliNews – Jakarta – Pencairan dana desa (DD) tahap II tahun anggaran 2025 di Kabupaten Pandeglang, Banten, memasuki situasi kritis. Sebanyak 58 dari 326 desa hingga kini belum menerima dana yang bersumber dari APBN tersebut, membuat sejumlah proyek pembangunan fisik terancam berhenti total.
Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang menunjukkan pagu DD 2025 mencapai Rp 329,04 miliar dengan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 130,80 miliar. Jumlah ini menurun dibanding 2024 yang mencapai Rp 339,31 miliar.
Kepala DPMPD Pandeglang, Muslim Taufik, menjelaskan keterlambatan hanya terjadi pada kategori dana desa yang tidak ditentukan. Sementara DD untuk kategori tertentu seperti honor kepala desa, perangkat desa, kelembagaan desa, hingga ketahanan pangan sudah dicairkan seluruhnya.
“Yang belum cair tinggal 58 desa yang masuk kategori tidak ditentukan,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Muslim menegaskan hambatan bukan berasal dari pemerintah daerah, melainkan dari aplikasi pencairan DD di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dihentikan sementara akibat pergantian Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. “Seluruh dokumen pendukung selesai sejak akhir 2024. Kendalanya karena aplikasi di-off dahulu oleh Kemenkeu yang baru,” jelasnya.
Keterlambatan pencairan tahap II membuat berbagai pembangunan fisik ikut terdampak. “Tahap pertama sudah selesai. Namun, tahap kedua ini 58 desa belum cair, jadi sangat berpengaruh terutama untuk pembangunan fisik,” kata Muslim.
DPMPD berharap aplikasi dapat kembali beroperasi sebelum 30 November agar pencairan bisa segera dilakukan.
Kepala Desa Bangkonol, Ade Sopiyandi, mengaku desanya termasuk yang belum menerima DD tahap II. Akibatnya, beberapa proyek fisik molor di tengah tingginya intensitas hujan. “Biasanya seminggu dua minggu cair, tetapi sekarang sudah lewat dua bulan,” keluhnya.
Ade menjelaskan hambatan terjadi setelah pembaruan sistem pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) di tingkat pusat.
Sejumlah proyek pun tertunda, seperti pembangunan jalan paving block dari Kampung Sabi Tangtu menuju TPU, pembangunan sistem pembuangan air limbah (SPAL), serta rabat beton. Target penyelesaian Oktober pun meleset jauh.
Total DD tahap II untuk Desa Bangkonol mencapai Rp 435 juta, mencakup ketahanan pangan, rabat beton, SPAL, BLT, hingga operasional pemerintahan desa. “Pelayanan tetap berjalan, tapi kegiatan besar tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Keterlambatan ini turut menimbulkan pertanyaan warga mengenai proyek-proyek yang mangkrak. Pihak desa telah berkoordinasi dengan camat dan DPMPD, namun jawaban tetap sama: menunggu perbaikan sistem di pusat. “Ini baru pertama kali telat. Kami berharap November ini bisa cair agar pekerjaan kembali sesuai rencana,” kata Ade.
Selama sistem pencairan belum dibuka kembali oleh Kementerian Keuangan, puluhan desa di Pandeglang harus menahan laju pembangunan, bahkan bersiap menghadapi potensi keterlambatan lebih panjang.
