JurnalPatroliNews – Jakarta – Pembicaraan berisiko tinggi antara pejabat Amerika Serikat, Ukraina, dan diplomat Eropa digelar di Jenewa, Swiss, untuk membahas Rencana Perdamaian Trump Ukraina. Rencana 28 poin tersebut digagas pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebagai upaya mengakhiri perang Rusia–Ukraina yang telah berlangsung hampir empat tahun.
Namun rancangan itu justru menimbulkan kekhawatiran besar di Kyiv dan ibu kota-ibu kota Eropa. Mereka menilai rencana tersebut terlalu mengakomodasi kepentingan Moskow, terutama terkait konsesi teritorial dan pembatasan kekuatan militer Ukraina.
Trump sebelumnya menetapkan batas waktu hingga Kamis (27/11/2025) bagi Ukraina untuk menerima rencana tersebut.
Meski begitu, tekanan dari pemimpin Eropa membuat Washington melunakkan sikapnya, dengan Trump menegaskan bahwa rancangan itu bukanlah tawaran terakhir. Hal tersebut membuka ruang lebih luas bagi perundingan dalam Pembicaraan Jenewa Ukraina.
Penolakan negara-negara Eropa muncul karena tiga poin krusial dalam rencana tersebut dianggap sangat menguntungkan Rusia. Pertama, usulan konsesi teritorial yang mengakui Krimea, Luhansk, dan Donetsk sebagai wilayah de facto Rusia.
Kedua, pembekuan garis depan yang mewajibkan pasukan Ukraina mempertahankan posisi saat ini, termasuk di Kherson dan Zaporizhia.
Ketiga, pembatasan kekuatan militer Ukraina dari 900.000 menjadi 600.000 personel serta menunda ambisi Ukraina bergabung dengan NATO.
Hashem Ahelbarra, jurnalis Al Jazeera dari Jenewa, menyebut pengurangan kapasitas militer merupakan konsesi besar yang tidak dapat diterima Ukraina dalam kondisi perang yang masih berlangsung.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa kedaulatan dan martabat negaranya tidak dapat ditawar. Ia menyebut tekanan terhadap Ukraina saat ini sebagai salah satu yang terberat dalam sejarah, dan menerima rencana yang menguntungkan Moskow sama saja meninggalkan Kyiv tanpa kebebasan dan keadilan.
Kekhawatiran serupa datang dari para pemimpin Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa tidak boleh ada perubahan perbatasan secara paksa dan tidak boleh ada batasan terhadap militer Ukraina.
Sementara Kanselir Jerman Friedrich Merz menekankan bahwa akhir perang hanya dapat dicapai dengan persetujuan tanpa syarat dari Ukraina.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyebut prinsip utama sekutu Barat adalah “tidak ada apa pun tentang Ukraina tanpa Ukraina”.
Pembicaraan di Jenewa melibatkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus Steve Witkoff, sembilan pejabat Ukraina termasuk Andriy Yermak, penasihat keamanan nasional E3 (Prancis, Inggris, Jerman), serta perwakilan Uni Eropa dan Italia.
Sebuah kontroversi mencuat ketika Senator Mike Rounds menyebut rancangan rencana damai yang bocor tampak seperti “daftar keinginan Rusia” dan bahkan “lebih mirip bahasa Rusia”.
Rubio membantah keras dan mengatakan rencana tersebut disusun berdasarkan masukan Amerika Serikat serta komunikasi dengan pihak terkait.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik rencana 28 poin tersebut. Ia bahkan mengancam akan merebut lebih banyak wilayah jika Ukraina menolak, mengingat Rusia mengklaim telah memperoleh kemajuan di beberapa wilayah yang termasuk dalam konsesi rencana tersebut.
