JurnalPatroliNews – Jakarta – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali memunculkan persoalan serius terkait kerusakan hutan. Kayu gelondongan berukuran besar terlihat hanyut dan menumpuk di banyak titik lokasi terdampak, memicu dugaan adanya praktik penebangan liar yang berkontribusi memperparah bencana.
Menanggapi temuan tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi lintas kementerian untuk menelusuri sumber kayu-kayu tersebut.
Menurutnya, kehadiran kayu gelondongan dalam jumlah besar saat banjir bukanlah hal alami, melainkan indikator adanya kerusakan ekosistem di wilayah hulu.
“Kami mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri dari mana kayu itu, kenapa bisa hanyut di dalam bencana?” ujar Daniel Johan, Senin (1/12/2025).
Ia menjelaskan, investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, didukung aparat kepolisian, pemerintah daerah, hingga lembaga teknis lain yang memiliki data kawasan hutan dan peta aliran sungai.
Pendalaman penting dilakukan untuk mengonfirmasi dugaan keterkaitan antara banjir dan aktivitas pembalakan liar.
Daniel memastikan Komisi IV DPR sudah mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, pada 4 Desember mendatang.
Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai kondisi hutan di wilayah terdampak bencana, termasuk rencana reboisasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan hutan.
“Kami ingin mengetahui peta aliran sungai, potensi kerusakan hutan, serta langkah-langkah reboisasi yang disiapkan Kemenhut,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa maraknya kayu hanyut di lokasi banjir tidak boleh dianggap sebagai fenomena alam semata. Bencana hidrometeorologi di Indonesia umumnya berkaitan erat dengan degradasi lingkungan yang sudah berlangsung lama.
Daniel mengingatkan bahwa kerusakan hutan di daerah hulu membuat tanah kehilangan daya serap, sungai mudah meluap, dan material kayu terbawa arus deras ketika curah hujan ekstrem terjadi.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperkuat pengawasan dan penindakan atas praktik illegal logging dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan.
DPR berharap investigasi cepat dapat menemukan akar masalah sekaligus mendorong langkah korektif agar bencana serupa tidak terus berulang.
