JurnalPatroliNews – Jakarta – Sebuah momen canggung terjadi di Gedung Biru pada Rabu (3/12/2025) ketika Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, terlihat tidak mengetahui informasi penting mengenai nasib enam warga negaranya yang ditahan oleh Korea Utara.
Peristiwa itu berlangsung dalam konferensi pers resmi dan langsung memicu pertanyaan publik terkait alur informasi di lingkar kepresidenan mengenai isu sensitif di Semenanjung Korea.
Situasi bermula ketika seorang reporter menanyakan mengapa warga Amerika Serikat dan Jepang telah dibebaskan oleh Pyongyang, sementara lebih dari sepuluh warga Korea Selatan masih ditahan.
Mendengar pertanyaan tersebut, Presiden Lee memberikan jawaban mengejutkan dengan mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya ia mendengar informasi tersebut. Ia kemudian menoleh kepada Penasihat Keamanan Nasional, Wi Sung-lac, untuk meminta konfirmasi.
Wi Sung-lac menjelaskan bahwa memang terdapat sejumlah warga Korsel yang pergi ke Korea Utara dan tidak kembali, serta beberapa lainnya ditahan dalam kasus yang tidak dipublikasikan secara luas. Menurutnya, pemerintah perlu menelusuri kembali kasus-kasus tersebut secara lebih detail.
Presiden Lee berusaha meredam kegaduhan dengan menyampaikan bahwa insiden-insiden itu kemungkinan sudah terjadi cukup lama sehingga tidak ada informasi lengkap yang masuk ke kantornya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menyelidiki kasus tersebut dan melakukan penilaian menyeluruh.
Namun, reporter kembali menyoroti bahwa media Korea Utara sebenarnya telah beberapa kali mengumumkan penahanan warga Korsel tersebut. Sorotan itu menambah tekanan di ruang konferensi.
Sehari setelah insiden itu, Kantor Kepresidenan Korea Selatan merilis pernyataan resmi. Mereka mengonfirmasi bahwa Korea Utara memang menahan enam warga, terdiri dari tiga misionaris Korea Selatan dan tiga pembelot Korea Utara yang telah menjadi warga Korsel. Penahanan itu terjadi antara tahun 2013 hingga 2016 dengan tuduhan, termasuk spionase.
Dalam pernyataannya, pemerintah menyebutkan bahwa mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui langkah diplomasi dan melanjutkan dialog antar-Korea.
Sementara itu, Kementerian Unifikasi menjelaskan bahwa isu ini terakhir dibahas secara formal pada 2018 ketika Pyongyang menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus itu. Namun hingga kini, tidak ada tindak lanjut atau komitmen nyata dari pihak Korea Utara.
