JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kinerja pemerintah provinsi meningkat signifikan berkat penerapan kebijakan transparansi total dalam berbagai aspek pelayanan publik.
Sistem perizinan hingga tata kelola keuangan kini dibuat jauh lebih terbuka untuk mendorong efisiensi dan mempercepat proses pembangunan di Jakarta.
Pramono menjelaskan bahwa reformasi sistem perizinan koefisien luas bangunan (KLB) menjadi salah satu terobosan paling menonjol.
Kebijakan ini berhasil memangkas waktu perizinan yang sebelumnya bisa memakan waktu belasan tahun, kini hanya membutuhkan 15 hari. Selain mempercepat proses, kebijakan tersebut juga berdampak besar pada pendapatan daerah.
Salah satu hasil nyata ialah setoran mencapai Rp 453 miliar dari proyek Wisma Nusantara di kawasan Bundaran HI.
Menurut Pramono, inovasi tersebut membuka peluang besar bagi Jakarta untuk berkembang lebih luas dan naik kelas. Karena itu, ia menegaskan perlunya melakukan terobosan dan modernisasi tata kelola pemerintahan.
Dalam acara Beritasatu Regional Forum 2025 yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Pramono memaparkan bahwa dana tersebut kini dipusatkan pada peningkatan konektivitas transportasi publik massal.
Dua proyek prioritas saat ini adalah penghubung bawah tanah Bundaran HI dengan beberapa hotel besar menuju MRT, serta integrasi kawasan Dukuh Atas agar seluruh moda transportasi—MRT, LRT, kereta bandara, Transjakarta, dan KRL—terhubung dalam satu simpul.
Pramono juga menyoroti langkahnya menuntaskan berbagai proyek mangkrak dari era sebelumnya, termasuk melanjutkan pengembangan transportasi publik warisan kepemimpinan Anies Baswedan dan membongkar konstruksi Monorel di Jalan Rasuna Said yang telah mangkrak lebih dari 21 tahun. Area tersebut akan diubah menjadi jalur transportasi yang lebih efektif.
Tidak hanya membenahi infrastruktur fisik, modernisasi sistem digital juga menjadi fokus utama. Digitalisasi pasar yang dilakukan pemerintah provinsi disebut telah meningkatkan pendapatan hingga 47 persen.
Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta kini turun menjadi Rp 81 triliun dari sebelumnya Rp 95 triliun, Pramono memastikan kualitas pembangunan tidak akan berkurang karena pengelolaan yang lebih efisien dan transparan.
