JurnalPatroliNews – Jakarta -Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Para ekonom memperkirakan, total kebutuhan investasi nasional mencapai sekitar Rp 10.000 triliun.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) sekaligus Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menyebutkan dari total kebutuhan tersebut, sekitar Rp 3.000 triliun hanya dapat dipenuhi dari sumber pembiayaan dalam negeri. Sementara sisanya sangat bergantung pada masuknya investasi asing.
Menurut Fithra, kondisi ini membuat diplomasi ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto menjadi sangat krusial dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ambisius tersebut.
“Sangat krusial bagi kita untuk menjalin kerja sama dan potensi kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra,” ujar Fithra saat ditemui di Gedung FEB UI, Depok, Minggu (14/12/2025).
Ia menyoroti percepatan sejumlah perjanjian dagang strategis yang tengah didorong pemerintah, seperti European Union–Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU–Indonesia CEPA), kerja sama ekonomi dengan Kanada, serta Inggris.
Menurutnya, perjanjian-perjanjian tersebut berpotensi membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus menarik arus investasi baru ke Indonesia.
Fithra menilai momentum kerja sama ini juga didorong oleh kebutuhan Uni Eropa untuk mencari pasar nontradisional di tengah tekanan geopolitik global dan perlambatan ekonomi di sejumlah kawasan.
Meski demikian, tantangan utama bukan terletak pada komitmen atau penandatanganan perjanjian dagang, melainkan pada realisasi di lapangan. Ia mengingatkan bahwa tingkat pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas oleh Indonesia saat ini masih relatif rendah, yakni di kisaran 30 persen.
“Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana kementerian teknis bisa mengakselerasi perjanjian-perjanjian tersebut agar benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan investor,” tegas Fithra.
Ke depan, keberhasilan Indonesia mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa komitmen investasi tidak berhenti di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan dalam proyek-proyek nyata yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.
