Pasca Kebakaran Kramat Jati, Pemprov DKI Buka Akses Kredit Hingga Rp 500 Juta

JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang kemudahan akses kredit perbankan bagi para pedagang Pasar Induk Kramat Jati yang terdampak kebakaran pada Senin (16/12).

Fasilitas pembiayaan tersebut akan disalurkan melalui Bank DKI guna membantu pemulihan usaha para pedagang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung lokasi kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (16/12).

Dalam kunjungannya, Pramono turut menghadirkan Direktur Utama Bank DKI untuk mendengarkan langsung aspirasi para pedagang.

Menurut Pramono, perputaran ekonomi di Pasar Induk Kramat Jati sangat besar, bahkan dapat mencapai Rp 100 juta per hari.

Kondisi tersebut menjadi dasar permintaan para pedagang untuk memperoleh akses kredit dari Bank DKI guna melanjutkan aktivitas usaha mereka.

Pramono menyebutkan, besaran kredit yang diajukan para pedagang mencapai Rp 500 juta. Ia menilai permintaan tersebut wajar mengingat Pasar Induk Kramat Jati merupakan sentra distribusi buah utama di Jakarta.

Menjawab pertanyaan terkait kesiapan Bank DKI, Pramono menyatakan keyakinannya bahwa pengajuan kredit para pedagang akan dipenuhi. Ia menilai para pedagang Pasar Induk Kramat Jati memiliki loyalitas tinggi dan rekam jejak usaha yang jelas.

Selain memfasilitasi akses kredit, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan para pedagang tetap dapat berjualan selama proses renovasi pasar berlangsung.

Pemerintah menyiapkan lokasi penampungan sementara yang berjarak sekitar 100 meter dari area pasar terdampak.

Pramono menargetkan proses renovasi bangunan yang terbakar dapat diselesaikan paling lama dalam waktu lima hari. Langkah ini diambil agar para pedagang tetap bisa beraktivitas, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Sementara itu, Direktur Utama Pasar Jaya Agus Himawan Widiyanto menjelaskan bahwa bangunan pasar yang terbakar telah dilindungi asuransi.

Asuransi tersebut mencakup perlindungan terhadap bangunan, sehingga proses perbaikan dapat segera dilakukan tanpa menghambat operasional pasar secara keseluruhan.