Oleh: *Andre Vincent Wenas*
JurnalPatroliNews – Jakarta – Ada gerak perubahan besar-besaran yang sedang menggejala yang ditangkap oleh Jokowi, teristimewa di Indonesia dan Asia Tenggara, bahkan sudah merupakan gejala umum global.
“Jadi, bersiaplah dan waspadalah akan hal ini.” Itulah caveat (peringatan dini) yang menutup pidato Joko Widodo dalam forum internasional Bloomberg di Singapura yang baru lalu. Bersiap dan waspada terhadap apa?
Tidak lama lagi bakal terjadi. Dalam 5 hingga 10 atau 15 tahun ke depan akan ada revolusi robot humanoid besar-besaran, dan akan ada revolusi AI (Artificial Intelligence) yang besar.
Pergerakan yang disebut “New Economy” atau pengaturan rumah tangga (economy) dengan cara baru ini bahkan di beberapa tempat sudah dimulai sejak sekarang bahkan sudah sejak kemarin-kemarin.
Ambil contoh yang gampang saja, petugas pintu tol yang dulunya sempat dipasang perempuan muda yang cantik-cantik, bahkan sempat dijadikan model iklan vitamin C yang populer kala itu. Sekarang semua sudah tergantikan oleh pintu tol otomatis pakai kartu e-money.
Di beberapa negara bahkan sudah pakai sistem ERP (Electronic Road Pricing), jadi tidak perlu “repot-repot” men-tap e-money lagi di gerbang tol, langsung lewat saja dan otomatis robot akan mendeteksi identitas Anda dan memotong saldo di bank. Kalau pun ada pelanggaran, tinggal tunggu “surat cinta” digital dari otoritas.
Kemudian di banyak kantor pelayanan publik mekanisme tatap muka mulai tergantikan dengan teknologi robotik dan digitalisasi. Hal ini terbukti amat mempermudah pelanggan, alasannya karena robot dan digitalisasi itu tidak pernah minta “zakat” atau “apel Washington” atau “apel Malang” atau uang sogokan atau uang pelicin.
Robot-robot digital ini tidak diprogram untuk “bernegosiasi” di jalanan, ia tegak lurus pada SOP (Standar Operasional Procedures), tak mempan disogok atau dirayu.
Akhirnya, robot atau sitem digitalisasi juga tidak bakal pernah meminta atau berharap “sekedar uang rokok” sebagai ungkapan “tanda terima kasih”. Sistem itu sendiri sudah amat licin, bersih dan lancar. Tanda “terima kasih”nya cuma berbentuk tanda terima (receipt) berbentuk digital yang dikirim via email atau pesan singkat whatsapp. Habis perkara.
Melangkah ke depan, sistem robotic atau digitalisasi kita berharap juga bisa segera diterapkan dalam sistem politik kita, utamanya dalam sistem pemilihan umum. Dalam mekanisme pencalonan anggota legislatif, dalam pilkada maupun pilres.
Pokoknya dalam banyak kampanye politik, dalam mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sampai ke pengumuman hasilnya di daerah maupun di pusat.
Seperti kata Jokowi dalam pidatonya di forum Bloomberg waktu itu, “Saya percaya bahwa dalam ekonomi baru ini, intelligence economy, bangsa, perusahaan, dan masyarakat yang dapat mengintegrasikan kecerdasan ke dalam pemerintahan, industri, dan sistem sosial akan tumbuh lebih baik dan lebih cepat.”
Benar kata Jokowi, kita harus mengintegrasikan kecerdasan ke dalam pemerintahan, ke dalam industri dan ke dalam sistem sosial. Ini penting, seperti nasihat Daron Acemoglu (pemenang Nobel ekonomi), institusionalisasi kebijakan politik dan ekonomi agar langgeng dan tidak tergantung rezim tertentu.
Dan proses integrasi kecerdasan dalam pemerintahan, industri dan sistem sosial ini terlembagakan secara permanen, bahasa sederhananya “ada keberlanjutan” dalam program pembangunan atau developmentalisme-nya.
Pembersihan segala hambatan menuju institusionalisasi kebijakan politik dan ekonomi yang baik ini mesti melewati banyak hambatan dan tipu daya yang bisa membuat Indonesia terus terporosok dalam “lembah kenikmatan” yang bertajuk “middle-income trap”. Nikmat? Ya, lantaran untung 100 milyar, namun menutup kemungkinan untuk meraup keuntungan 1000 milyar gegara kita dibuat malas bekerja cerdas dan melakukan “creative-destruction” ala Joseph Schumpeter, untuk naik kelas jadi negara yang benar-benar maju.
Rumusan negara maju secara umum adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan, pembangunan ekonomi, dan kemajuan teknologi yang tinggi, dengan standar hidup masyarakat yang baik, didukung infrastruktur memadai bahkan canggih. Pendapatan per kapita tinggi, serta akses luas ke pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas.
Kriteria utamanya mencakup pendapatan per kapita tinggi, seperti contohnya: Luksemburg USD 141,000, Swiss USD 111,000, Irlandia USD 107,000, Singapura USD 93,000, Amerika Serikat USD 89,000 – 90,000, Norwegia USD 90,000, Jerman USD 60,000, Kanada USD 55,000 dan Inggris USD 56,000. Indonesia sementara ini ada di kisaran USD 5000-an. Jadi, mau tidak mau Indonesia mesti bertumbuh “double-digit” dalam beberapa tahun ke depan. Upaya “creative-destruction”, inovasi, dan pemberantasan korupsi menjadi “conditio sine qua non” demi merealisasi jadi negara maju.
Pemberantasan mafia migas yang sudah berakar jauh sampai ke birokrasi pemerintah maupun BUMN (Pertamina) sudah ditandai dengan diproses hukum Kerry Adrianto (anak kandung Rizad Chalid yang kabur entah kemana). Kuatnya koneksi Riza Chalid terbaca juga dari bergabungnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusui Hamdan Zoelva sebagai tim pembela Kerry di pengadilan. Hamdan Zoelva sendiri tadinya ketua dewan pakar tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pilpres kemarin.
