JurnalPatroliNews – Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi terkait hak-hak finansial prajurit TNI yang bertugas dalam penanganan bencana alam di wilayah Sumatera, mencakup Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Kepala Pusdatinkom BNPB, Abdul Muhari, memastikan bahwa personel TNI tidak hanya mendapatkan dukungan konsumsi, tetapi juga menerima uang lelah selama menjalankan tugas pemulihan di lapangan.
Pernyataan ini muncul untuk merespons diskusi dalam rapat bersama pimpinan DPR pada Selasa, 30 Desember 2025. Dalam pertemuan tersebut, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak sempat menyinggung perihal bantuan tentara dalam pemulihan infrastruktur yang memerlukan kejelasan terkait upah tambahan.
Hal ini sempat memicu candaan dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewa kepada Menteri PU Dody Hanggodo terkait alokasi anggaran operasional tersebut.
Abdul Muhari menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), terdapat dua komponen utama yang berhak diterima personel TNI dalam kondisi darurat.
Komponen tersebut terdiri dari uang makan sebesar 45 ribu rupiah per hari dan uang lelah sebesar 120 ribu rupiah per hari. Dengan demikian, setiap prajurit yang bertugas di lokasi bencana mendapatkan total tunjangan harian sebesar 165 ribu rupiah.
Terkait total anggaran, TNI telah mengajukan dana operasional sebesar 84 miliar rupiah untuk mendukung penanggulangan bencana di seluruh wilayah Sumatera.
Dari total pengajuan tersebut, BNPB melaporkan bahwa sebanyak 26,7 miliar rupiah telah disalurkan, baik melalui Mabes TNI maupun langsung ke Komando Daerah Militer (Kodam) yang terlibat aktif di lapangan.
Penyaluran dana tersebut telah menjangkau unit-unit strategis seperti Kodam Iskandar Muda, Kodam Bukit Barisan, serta Kodam yang membawahi wilayah Sumatera Barat.
BNPB menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga terus diperkuat untuk memastikan kesejahteraan prajurit terjaga selama mereka mengabdi membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.
