JurnalPatroliNews | Manggarai Timur — Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai memasuki babak baru penanganan bencana setelah masa tanggap darurat berakhir. Kini, pekerjaan besar bergeser dari penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan darurat menuju pemulihan kehidupan warga yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7.
Salah satu pekerjaan yang menjadi prioritas adalah pembangunan 2.503 unit hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
Pembangunan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan 1.305 unit huntara. Hingga pembaruan data terakhir yang disampaikan pemerintah daerah, sebanyak 17 unit telah selesai, sedangkan 743 unit masih dalam proses pembangunan.
Huntara diharapkan menjadi jembatan bagi para penyintas untuk keluar dari tenda pengungsian dan memperoleh tempat tinggal yang lebih layak selama pemerintah mempersiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian tetap.
BNPB menegaskan huntara dibangun khusus bagi warga yang rumahnya rusak berat berdasarkan data penerima manfaat yang telah diverifikasi pemerintah daerah. Penyintas juga memiliki alternatif berupa Dana Tunggu Hunian (DTH).
Tanggap Darurat Berakhir, Pemulihan Dimulai
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/72/Tahun 2026.
Status tersebut berlaku setelah masa tanggap darurat akibat gempa 15 Agustus 2026 diperpanjang sebanyak tiga kali hingga 26 September 2026.
Perubahan status ini menandai pergeseran fokus pemerintah. Bila sebelumnya penanganan dipusatkan pada evakuasi, penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar, kini perhatian diarahkan pada pemulihan tempat tinggal, fasilitas publik, layanan sosial serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Bagi warga yang masih berada di pengungsian, pembangunan huntara menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan fase transisi tersebut.
Ribuan Warga Masih Menunggu Hunian
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur hingga 30 September 2026, tercatat 10.140 orang masih mengungsi di 12 kecamatan.
Pada saat yang sama, kerusakan infrastruktur mencapai 31.940 unit. Dampak gempa juga tercatat menyebabkan 53 orang meninggal dunia, 239 orang mengalami luka berat dan 404 orang mengalami luka ringan.
Angka tersebut menggambarkan besarnya pekerjaan pemulihan yang harus ditangani pemerintah. Persoalannya bukan hanya menyediakan atap bagi warga yang kehilangan rumah, tetapi juga mengembalikan fungsi fasilitas pendidikan, kesehatan, akses transportasi, pelayanan pemerintahan dan kegiatan ekonomi.
Tim enumerator masih melakukan pendataan sekaligus verifikasi tingkat kerusakan. Data hasil verifikasi menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas bantuan dan pembangunan.
Huntara Dirancang untuk Aman dari Risiko Gempa
BNPB menjelaskan huntara tidak dirancang sebagai pengganti rumah permanen. Bangunan tersebut merupakan hunian sementara yang ditujukan untuk memberikan tempat tinggal aman dan layak selama masa transisi.
Karena fungsi tersebut, spesifikasi bangunannya memang tidak harus sama dengan rumah warga sebelum bencana.
BNPB sebelumnya menjelaskan huntara yang dibangun memiliki ukuran sekitar 6 x 4 meter, menggunakan baja ringan untuk tiang dan rangka utama, dinding gipsum serta atap seng GRC. Setiap unit juga dirancang memiliki dua pintu dan dua jendela dengan ventilasi yang memadai.
Konstruksi tersebut juga telah mendapat perhatian ketika gempa susulan bermagnitudo 5,3 mengguncang Manggarai Timur pada 21 September 2026. BNPB menyatakan tujuh unit huntara yang telah selesai di Desa Gurung Liwut tetap berdiri dan tidak mengalami kerusakan.
Huntara Gratis, Warga Diminta Waspada Pungutan
Di tengah percepatan pembangunan, BNPB menegaskan bahwa pembangunan huntara bagi penyintas tidak dipungut biaya.
Penegasan itu disampaikan setelah muncul informasi mengenai adanya warga yang mengeluarkan biaya tambahan dalam pembangunan huntara di wilayah Manggarai.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan masyarakat yang menemukan pungutan atau permintaan biaya tambahan pada pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah agar segera melapor.
BNPB menilai sebagian persoalan dapat muncul karena penerima manfaat belum memahami mekanisme dan spesifikasi bangunan. Namun, permintaan biaya tambahan di luar ketentuan tetap perlu dilaporkan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan.
Warga Punya Pilihan Selain Huntara
Pemerintah tidak memaksakan satu skema kepada seluruh penyintas.
Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah menyediakan pilihan berupa huntara. Sementara warga yang tidak memilih hunian fisik tersebut dapat menggunakan skema Dana Tunggu Hunian.
Skema tersebut disiapkan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara sampai pembangunan hunian permanen dapat dilakukan.
BNPB menyatakan kedua pilihan tersebut diarahkan agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.
Pengungsi Nasional Mulai Menurun
Dalam skala lebih luas, percepatan penyediaan huntara di tujuh kabupaten terdampak gempa NTT telah membantu menekan jumlah warga yang masih bertahan di tenda-tenda darurat.
BNPB mencatat per 30 September 2026 jumlah pengungsi di tujuh kabupaten terdampak turun 87 persen, dari 179.037 jiwa pada awal masa penanganan menjadi 22.383 jiwa. Para penyintas yang masih berada di pengungsian umumnya menunggu penyelesaian huntara.
Data tersebut berbeda konteks dengan angka 10.140 pengungsi yang disebut Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Angka 22.383 jiwa merupakan akumulasi tujuh kabupaten terdampak, sedangkan 10.140 jiwa merupakan data yang disampaikan untuk Manggarai Timur.
Pembedaan data menjadi penting karena penanganan bencana mencakup wilayah yang luas dan menggunakan basis pendataan yang berbeda sesuai tingkat pemerintahan.
Pemulihan Tidak Berhenti pada Rumah
Pembangunan huntara hanyalah satu bagian dari agenda pemulihan.
Pemerintah daerah juga harus memastikan kebutuhan dasar warga tetap tersedia, mulai dari air bersih, sanitasi, pangan, sandang hingga layanan kesehatan.
Kelompok rentan mendapat perhatian khusus, termasuk penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa, ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan lansia.
Selain kebutuhan fisik, pemerintah juga menjalankan pemulihan sosial dan psikologis melalui edukasi dan kegiatan trauma healing dengan melibatkan kementerian, lembaga swadaya masyarakat serta komunitas.
Karena itu, pemulihan pascabencana tidak dapat diukur hanya dari seberapa cepat bangunan berdiri. Pemulihan baru dapat disebut berjalan ketika kehidupan masyarakat perlahan kembali normal.
Pemerintah dan Warga Harus Bergerak Bersama
Bupati Manggarai Timur Andreas Agas mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang terlibat selama penanganan bencana, mulai dari aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, pemerintah desa dan kecamatan, hingga petugas posko.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, relawan dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan.
Sinergi tersebut kini menghadapi tantangan baru: memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan lapangan dan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
BNPB sendiri terus melakukan pendampingan dan pemutakhiran data penerima manfaat. Pembangunan huntara di Manggarai Timur dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan hasil verifikasi kerusakan dan pilihan masyarakat.
Dari Tenda Darurat Menuju Kehidupan Normal
Gempa M7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 telah mengubah kehidupan ribuan keluarga dalam hitungan menit.
Kini, setelah masa tanggap darurat berakhir, tantangan terbesar adalah memastikan proses pemulihan tidak berjalan lambat dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Target 2.503 huntara menjadi salah satu pekerjaan besar di Manggarai Timur. Tahap pertama sebanyak 1.305 unit harus terus dikejar penyelesaiannya, sementara pendataan kerusakan dan kebutuhan warga masih berlangsung.
Bagi masyarakat yang kehilangan rumah, huntara bukan sekadar bangunan sementara. Hunian tersebut menjadi tempat untuk kembali menata kehidupan, memulihkan kondisi keluarga dan menunggu kepastian pembangunan rumah permanen.
Di situlah ukuran sebenarnya fase pemulihan akan diuji: bukan hanya pada jumlah hunian yang berhasil didirikan, tetapi pada seberapa cepat para penyintas dapat meninggalkan tenda, kembali menjalani aktivitas, dan perlahan membangun kembali kehidupan mereka setelah gempa.
Komentar