JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat terbuka terhadap bantuan dari pihak mana pun untuk membantu para korban bencana di wilayah Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat koordinasi di sela peninjauan hunian bagi warga terdampak di Aceh Tamiang pada Kamis, 1 Januari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan bahwa sikap terbuka pemerintah tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk ketidakmampuan, melainkan sebagai wujud solidaritas atas dasar kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa menolak bantuan kemanusiaan yang tulus dari pihak luar merupakan tindakan yang tidak bijaksana.
Prabowo memastikan bahwa koordinasi bantuan akan dilakukan secara transparan demi kepentingan rakyat di Sumatera.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, mulai dari Mendagri Tito Karnavian, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menlu Sugiono, hingga Kepala BNPB Suharyanto dan CEO Danantara Rosan Roeslani. .
Kehadiran jajaran menteri ini mempertegas keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara terintegrasi.
Terkait status kebencanaan, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa meski pemerintah belum menetapkan status bencana nasional, hal itu bukan berarti penanganannya dilakukan secara setengah hati. Ia menegaskan bahwa seluruh sumber daya negara tetap dikerahkan secara maksimal.
Pemerintah memposisikan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dan sanggup menyelesaikan krisis ini dengan kekuatan internal yang ada.
Sebagai bukti nyata komitmen anggaran, Presiden mengungkapkan telah menaikkan alokasi dana penanganan bencana.
Dari usulan awal sebesar 51 triliun rupiah, Presiden memutuskan untuk berkomitmen menyediakan anggaran sebesar 60 triliun rupiah. Dana besar ini dialokasikan untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur, pembangunan belasan ribu hunian layak, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak dalam waktu singkat.
