JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala desa atau keuchik di Aceh segera mengambil peran aktif dalam menyusun daftar warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat distribusi bantuan pemerintah kepada para korban bencana.
Pendataan warga terdampak menjadi fondasi utama penyaluran berbagai bentuk bantuan, mulai dari hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), hingga pemberian dana tunggu hunian (DTH). Tanpa data yang jelas, proses penyaluran bantuan berisiko terus tertunda.
Menurut Tito, pemerintah pusat memilih pendekatan tersebut sebagai solusi atas lambannya proses pendataan di sejumlah wilayah Aceh. Ia menyoroti kondisi di lapangan yang cukup kompleks, terutama karena banyak warga kehilangan dokumen penting seperti KTP dan kartu keluarga saat bencana terjadi.
“Karena kondisi darurat, kita sederhanakan mekanismenya. Keuchik diberi tanggung jawab menyusun daftar kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat, berdasarkan keyakinan dan kondisi nyata di lapangan. Data itu lalu diserahkan ke bupati dan akan diverifikasi bersama Kapolres serta Kejaksaan,” ujar Tito saat berada di Aceh, Jumat (2/1/2026).
Ia menegaskan, skema tersebut harus segera diterapkan agar para pengungsi tidak terlalu lama bertahan di posko darurat dan bisa secepatnya menempati tempat tinggal yang lebih layak. Berdasarkan hitungan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, sekitar 60 persen pengungsi sebenarnya sudah siap direlokasi apabila proses pendataan dapat dirampungkan.
Dengan sistem pendataan yang lebih ringkas namun tetap akuntabel, Tito berharap Aceh mampu bergerak lebih cepat dalam penanganan pascabencana, bahkan melampaui daerah lain yang telah lebih dahulu menyerahkan data penerima bantuan. Ia menyebut Sumatra Barat dan Sumatra Utara sebagai contoh wilayah yang berhasil menyelesaikan pendataan dalam waktu relatif singkat.
“Kalau bisa, Aceh harus lebih cepat lagi,” katanya menegaskan.
Tito juga mengingatkan bahwa data penerima bantuan memiliki fungsi strategis karena menjadi dasar koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selain BNPB, data tersebut digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan tunai kepada warga terdampak bencana.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah dan aparat terkait untuk saling berkoordinasi dan proaktif mempercepat pengumpulan data.
“Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah lamban, padahal pemerintah menunggu data. Anggarannya sudah tersedia, persoalannya hanya pada kelengkapan data,” tutup Tito.
