JurnalPatroliNews – Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Amerika Serikat yang menarik diri dari puluhan organisasi internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai langkah tersebut sebagai kemunduran bagi kerja sama multilateral global.
Sikap PBB itu disampaikan melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, menyusul pengumuman Gedung Putih terkait penarikan AS dari total 66 organisasi internasional, termasuk 31 lembaga yang berada di bawah naungan PBB. Pernyataan tersebut dikutip dari Reuters pada Jumat, 9 Januari 2026.
“Sekretaris Jenderal menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari sejumlah entitas PBB,” ujar Dujarric.
Ia menjelaskan bahwa banyak lembaga yang ditinggalkan AS selama ini dibiayai melalui anggaran reguler PBB. Oleh karena itu, kontribusi finansial AS terhadap badan-badan tersebut bukan bersifat sukarela, melainkan kewajiban yang melekat pada statusnya sebagai negara anggota.
“Pendanaan Amerika Serikat terhadap sebagian besar entitas itu merupakan kewajiban,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa keputusan penarikan diri diambil karena sejumlah organisasi internasional dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Beberapa lembaga yang ditinggalkan diketahui bergerak di isu perubahan iklim, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan.
Meski pengumuman telah disampaikan secara terbuka oleh Washington, PBB mengungkapkan hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah AS. Dujarric menekankan bahwa penarikan diri dari organisasi yang dibentuk melalui perjanjian internasional harus dilakukan melalui mekanisme formal berupa surat resmi.
“Hingga kini kami belum menerima notifikasi formal dari pihak Amerika Serikat,” katanya.
PBB menegaskan bahwa seluruh badan dan lembaga di bawah payung organisasi dunia itu akan tetap menjalankan mandatnya sesuai kesepakatan negara-negara anggota.
“Semua entitas PBB akan terus melaksanakan tugasnya. PBB memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat global yang bergantung pada kami,” lanjut Dujarric.
Sebagai informasi, Amerika Serikat selama ini merupakan penyumbang terbesar bagi anggaran reguler PBB dengan porsi sekitar 22 persen. Namun, AS tercatat belum memenuhi kewajiban pembayarannya pada tahun lalu dan saat ini memiliki tunggakan sekitar 1,5 miliar dolar AS. Kontribusi tersebut merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Piagam PBB.
