JurnalPatroliNews – Paris – Pemerintah Prancis memutuskan tidak ikut bergabung dalam Board of Peace Gaza atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran bahwa mandat badan itu terlalu luas dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam tatanan tata kelola internasional.
Sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron menyebutkan, Prancis tidak melihat alasan kuat untuk menerima undangan tersebut.
“Prancis tidak berniat menyambut baik undangan untuk bergabung dengan dewan itu,” ujar sumber tersebut, dikutip Selasa, 20 Januari 2026.
Dewan Perdamaian Gaza awalnya dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara dan proses rekonstruksi Gaza pascakonflik. Namun, Prancis menilai piagam badan itu tidak secara tegas membatasi kewenangannya hanya pada wilayah Gaza, sehingga menimbulkan pertanyaan serius, khususnya terkait penghormatan terhadap prinsip, mandat, dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Meski menolak bergabung, Paris menegaskan tetap berkomitmen mendukung upaya perdamaian. Pemerintah Prancis menyatakan dukungan penuh terhadap gencatan senjata dan proses diplomasi untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Selain Prancis, sejumlah negara lain seperti India dilaporkan juga menerima undangan untuk menjadi anggota dewan tersebut.
Kanada pun bersikap hati-hati. Pemerintah Ottawa menegaskan tidak akan membayar biaya sebesar 1 miliar dolar AS demi memperoleh kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza.
“Kanada tidak akan membayar untuk sebuah kursi di dewan, dan sampai saat ini pun tidak ada permintaan seperti itu kepada kami,” kata seorang sumber pemerintah Kanada kepada AFP.
Di sisi lain, Maroko justru menerima undangan tersebut. Kementerian Luar Negeri Maroko menyatakan Raja Mohammed VI menyetujui untuk bergabung, menandai perbedaan sikap di antara negara-negara sekutu Barat dalam merespons inisiatif Trump tersebut.
