JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta ketiga Kepala Staf Angkatan (Kasad, Kasal, dan Kasau), menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas berbagai agenda strategis terkait kebijakan pertahanan negara dan evaluasi tugas-tugas TNI yang bersifat dinamis.
Usai pertemuan, Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa salah satu poin penting yang dilaporkan kepada Presiden adalah pelaksanaan tugas operasional, termasuk peran Satgas Jembatan TNI AD dalam mendukung konektivitas wilayah.
Selain itu, Menhan menekankan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto mengenai tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Presiden menginstruksikan agar setiap rupiah anggaran negara dikelola dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang tinggi.
Menhan Sjafrie secara tegas memperingatkan bahwa penegakan hukum akan menjadi prioritas bagi siapapun yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan anggaran pertahanan.
Komitmen ini diambil untuk memastikan bahwa sumber daya yang diberikan negara benar-benar digunakan untuk memperkuat pertahanan nasional dan kesejahteraan prajurit, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Dalam skala internasional, Menhan menjelaskan kesiapan Indonesia untuk terlibat aktif dalam Board of Peace, sebuah badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, dan rehabilitasi di wilayah Gaza, Palestina.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dilaporkan telah menyiapkan satu brigade pasukan khusus yang memiliki kemampuan mumpuni untuk mendukung misi perdamaian tersebut. Kehadiran jajaran pimpinan TNI dalam rapat ini mencerminkan sinergi yang kokoh dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang kredibel di mata domestik maupun global.
