JurnalPatroliNews – Jakarta – Keputusan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan dalam operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran dipandang sebagai penanda penting berubahnya lanskap kekuatan politik dan keamanan di Timur Tengah.
Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), KH Bachtiar Nasir, menilai langkah dua negara Teluk tersebut mencerminkan meningkatnya kemandirian strategis kawasan dalam menentukan arah kebijakan keamanan tanpa harus tunduk pada tekanan kekuatan global.
“Penutupan akses darat, laut, dan udara bagi operasi militer terhadap Iran bukan sekadar keputusan teknis, tetapi mencerminkan keberanian negara-negara Teluk menentukan sikap secara mandiri,” kata Bachtiar dalam pernyataannya, Sabtu, 31 Januari 2026.
Mengacu pada laporan Saudi Press Agency (SPA), Bachtiar menjelaskan bahwa pada 27 Januari 2026 Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyampaikan langsung kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa Riyadh tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan militer terhadap Iran oleh pihak mana pun. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas kawasan kini menjadi prioritas utama Arab Saudi.
Langkah serupa juga diambil Uni Emirat Arab. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri UEA pada 26 Januari 2026, Abu Dhabi menegaskan sikap netral dan menolak keterlibatan wilayah nasionalnya dalam konflik bersenjata yang berpotensi memicu eskalasi regional.
Bachtiar menilai, sikap kedua negara tersebut lebih didorong oleh kalkulasi kepentingan jangka panjang, khususnya dalam menjaga keamanan nasional dan keberlanjutan ekonomi, bukan karena keberpihakan politik atau ideologis kepada Iran.
“Ini bukan soal mendukung Iran, tetapi soal menjaga stabilitas kawasan dan melindungi masa depan ekonomi mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, konflik terbuka akan berdampak serius terhadap agenda transformasi ekonomi negara-negara Teluk, termasuk proyek-proyek strategis yang menjadi bagian dari Visi 2030. Ketidakstabilan, menurutnya, dapat merusak kepercayaan investor yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan kawasan.
Lebih jauh, Bachtiar menilai penolakan akses wilayah tersebut turut memengaruhi perhitungan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tanpa dukungan logistik dari negara-negara Teluk, AS dinilai menghadapi tantangan operasional yang signifikan.
“Absennya dukungan kawasan jelas menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang tidak mudah dalam merancang langkah militernya,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa dinamika geopolitik ini patut menjadi perhatian Indonesia. Menurut Bachtiar, perubahan keseimbangan kekuatan global membuka ruang bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk memainkan peran yang lebih aktif.
“Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi pengamat. Situasi ini menuntut kepemimpinan dan solidaritas dunia Islam yang lebih nyata,” tutupnya.
