JurnalPatroliNews – Pyongyang – Korea Utara bersiap menggelar Kongres Partai Buruh ke-9 pada akhir Februari 2026. Forum tertinggi lima tahunan ini diprediksi menjadi momentum krusial bagi pemimpin tertinggi Kim Jong-un untuk mengonsolidasi kekuasaan, memamerkan kekuatan militer, serta menentukan arah kebijakan domestik dan luar negeri hingga tahun 2031 mendatang.
Menjelang perhelatan besar tersebut, Kim Jong-un terpantau intensif melakukan kunjungan ke berbagai lokasi strategis, mulai dari fasilitas uji coba rudal hingga proyek ketahanan pangan.
Aktivitas ini dinilai oleh para pengamat sebagai upaya untuk menunjukkan keberhasilan capaian pemerintahannya dalam lima tahun terakhir, sekaligus menutupi kegagalan rencana ekonomi periode sebelumnya yang sempat ia akui pada kongres 2021 lalu.
Salah satu sorotan utama dalam kongres kali ini adalah peran Kim Ju Ae, putri dari Kim Jong-un yang diperkirakan berusia 13 tahun.
Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan melaporkan bahwa remaja tersebut kini mulai dilibatkan dalam sejumlah isu kebijakan strategis.
Kehadiran Ju Ae dalam kongres nanti, terutama jika ia mendapatkan gelar resmi, akan memperkuat spekulasi bahwa dirinya tengah disiapkan sebagai pewaris takhta generasi keempat dinasti Kim.
Dari sisi militer, Korea Utara diperkirakan akan menggelar parade militer besar-besaran untuk menegaskan obsesi mereka terhadap pengembangan senjata nuklir.
Pyongyang diyakini semakin terdorong untuk memperkuat daya tangkal militer setelah berkaca pada konflik global, termasuk perang di Ukraina.
Ambisi untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir diprediksi menjadi salah satu target utama dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan.
Dunia internasional, khususnya Washington dan Seoul, kini menanti pesan diplomatik yang akan keluar dari forum tersebut.
Meskipun terdapat sinyal keinginan untuk berdialog kembali dari beberapa pihak di Amerika Serikat, para pakar masih terbelah mengenai apakah Pyongyang akan tetap menjaga jarak atau membuka ruang komunikasi terbatas guna meredakan sanksi internasional dan ketegangan di Semenanjung Korea.
