JurnalPatroliNews – Purworejo – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan operasional ekosistem koperasi bertajuk Connecting Offtakers and Markets yang dirangkai dengan peresmian Festival Kopdes Merah Putih 2026.
Acara yang digelar di Pendopo Purworejo pada Sabtu kemarin ini dipandang sebagai langkah nyata Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam memperkuat posisi koperasi dan pengusaha lokal sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa penghubungan langsung antara produsen lokal dengan pembeli (offtakers) merupakan strategi krusial agar produk masyarakat desa memiliki daya saing yang kuat.
Ia mendorong para pelaku UMKM yang selama ini bergerak secara perorangan untuk segera bergabung dalam wadah koperasi.
Dengan berkoperasi, pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan pendampingan, kurasi, hingga pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Lebih lanjut, Ferry memaparkan bahwa pemerintah tengah mengakselerasi program 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Program ini bertujuan mengembalikan sistem ekonomi gotong royong sesuai amanah konstitusi. Target terdekat, sebanyak 30 ribu unit Kopdes diproyeksikan mulai beroperasi pada April 2026, dan diharapkan seluruh unit di tanah air sudah aktif secara profesional pada akhir tahun ini.
Menkop juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan koperasi. Kopdes Merah Putih harus dikelola sebagai unit usaha yang menghasilkan keuntungan bagi anggotanya, bukan sekadar organisasi sosial.
Ia juga meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memastikan setiap gerai koperasi memberikan ruang prioritas bagi produk-produk lokal unggulan desa masing-masing.
Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, menyambut baik akselerasi pembangunan fisik Kopdes Merah Putih di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran koperasi di tingkat desa akan memperkuat tata niaga dan membuka akses pasar yang selama ini sulit dijangkau oleh petani maupun perajin kecil.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menjadikan koperasi kembali sebagai soko guru perekonomian yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat luas.
