JurnalPatroliNews – DHAKA – Perdana Menteri sementara Muhammad Yunus resmi mengundurkan diri usai pelaksanaan pemilihan umum nasional di Bangladesh. Pengunduran diri tersebut menandai berakhirnya pemerintahan transisi yang ia pimpin sejak 2024.
Dalam pidatonya, peraih Nobel Perdamaian berusia 85 tahun itu menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan proses demokrasi yang telah dirintis selama masa pemerintahan sementara.
“Hari ini, pemerintah sementara mengundurkan diri. Namun jangan sampai praktik demokrasi, kebebasan berbicara, dan hak-hak mendasar yang telah dimulai dihentikan,” ujar Yunus, seperti dikutip dari Agence France-Presse (AFP), Selasa (17/2/2026).
Yunus kembali ke Bangladesh dari pengasingan pada Agustus 2024, beberapa hari setelah pemerintahan yang dipimpin Sheikh Hasina digulingkan melalui pemberontakan mahasiswa yang memaksanya melarikan diri ke India. Ia mengenang momen tersebut sebagai tonggak penting dalam perjalanan politik nasional.
“Itulah hari pembebasan yang agung. Betapa bahagianya hari itu. Warga Bangladesh di seluruh dunia meneteskan air mata kebahagiaan. Pemuda negara kita membebaskannya dari cengkeraman iblis,” ucap Yunus.
Selama menjabat sebagai penasihat utama pemerintahan transisi, Yunus memimpin reformasi politik dan penyelenggaraan pemilu nasional. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan, ia menyerahkan kekuasaan kepada Bangladesh Nationalist Party (BNP) yang memenangkan pemilu secara telak.
Yunus turut menyampaikan ucapan selamat kepada pemimpin BNP, Tarique Rahman, yang dijadwalkan menjadi perdana menteri berikutnya.
“Rakyat, pemilih, partai politik, dan lembaga pemangku kepentingan yang terkait dengan pemilihan umum telah memberikan contoh yang patut dipuji. Pemilihan ini telah menetapkan tolok ukur untuk pemilihan umum di masa mendatang,” katanya.
Koalisi BNP dilaporkan meraih 212 kursi parlemen, jauh mengungguli aliansi yang dipimpin Jamaat-e-Islami yang memperoleh 77 kursi. Jamaat-e-Islami mengakui kekalahan dan menyatakan siap menjalankan peran oposisi secara damai dalam pemerintahan baru.
Selain pemilu legislatif, Bangladesh juga menggelar referendum reformasi demokrasi yang dikenal sebagai Piagam Juli. Dokumen tersebut mengusulkan pembatasan masa jabatan perdana menteri, pembentukan majelis tinggi parlemen, penguatan kewenangan presiden, serta peningkatan independensi lembaga peradilan.
Parlemen baru dijadwalkan dilantik hari ini, sekaligus membuka jalan bagi Tarique Rahman untuk resmi menjabat sebagai perdana menteri. Meski masa kampanye sempat diwarnai bentrokan politik yang menewaskan lima orang dan melukai ratusan lainnya, hari pemungutan suara berlangsung relatif damai dan stabil—menandai transisi kekuasaan yang dinilai sebagai langkah penting menuju konsolidasi demokrasi di Bangladesh.
